BUKITTINGGI, METRO – DPRD dan Pemko Bukittinggi memberikan pemandangan umun atas Ranperda yang dihantarkan oleh masing-masing lembaga Rabu (12/6). Pemandangan umum itu, dibacakaan oleh setiap fraksi dan Walikota Bukittinggi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Kamis (13/6).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menjelaskan, DPRD mengapresiasi laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 yang disusun dengan baik.
“Dengan disusun secara baik, mencernanya pun menjadi mudah karena terstruktur. Selain itu, WTP yang diraih enam kali berturut-turut tentunya dapat menjadi landasan untuk lebih meningkatkan kinerja kedepan,” ungkap Beny.
Ketua DPRD melanjutkan, dari Ranperda pertanggungjawaban APBD 2018, masing-masing fraksi di DPRD telah menyampaikan pemandangan umum atas ranperda terkait. Secara garis besar, setiap fraksi memberikan pertanyaan terkait pendapatan yang belum sesuai target dan juga Silpa yang cukup tinggi.
“Pada umumnya, fraksi di dewan mempertanyakan terkait pendapatan dan belanja daerah yang tidak mencapai target. Selain itu, dewan juga meminta penjelasan, mengenai apa saja yang menjadi kontribusi dari SILPA yang naik pada tahun 2018 lalu. Karena tahun 2017, Silpa Rp 85 miliar, sedangkan 2018 mencapai Rp 95 miliar. Ini yang dipertanyakan,” ujar Beny.
Sementara, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menanggapi, Ranperda inisiatif DPRD tentang Kepemudaan, menyampaikan, bahwa di Kota Bukittinggi terdapat 37.506 pemuda dari 126.804 jiwa penduduk Bukittinggi.
“Artinya 1/3 dari penduduk Bukittinggi merupakan pemuda yang memang harus diberdayakan dan dikembangkan potensinya. Namun disisi lain, jika tidak dikelola dengan serius, akan menjadi ancaman,” ungkap Wako.
Ramlan melanjutkan, pembangunan kepemudaan di Bukittinggi bertujuan untuk menciptakan pemuda yang berakhlak mulia, demokratis, berjiwa kepemimpinan, berkaraktet dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan itu, pemko telah melaksanakan program pembinaan kepemudaan serta peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dari kecakapan hidup pemuda.
“Dengan Ranperda inisiatif dari DPRD ini, kami meminta beberapa penjelasan terkait perlu adanya tim koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan di kota Bukittinggi. Bagaimana pendapat dari dewan, kita tunggu dalam paripurna besok,” jelas wako. (u)
