GAJAH MADA, METRO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang belum menerima pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang yang sedang dalam proses di Polresta Padang.
“Kami belum menerima berkas dari pihak penyidik Tipidkor Polresta Padang. Namun apabila telah diterima lengkap dari pihak penyidik Polresta akan memproses kasus tersebut dan bila cukup bukti akan diteruskan ke Pengadilan,” ujar Kepala Seksi (Kasi Pidsus) Pidana Khusus Kejari Padang, Perry Ritonga, Kamis (13/6).
Ia menambahkan, memang awal 2016 lalu, penanganan perkara korupsi RSUD Rasidin dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kasusnya dianggap tidak cukup bukti. ”Perkara tersebut beda tahun pelaporannya, dulu memang sudah (SP3). Sekarang dilidik kembali oleh Tipidkor Polresta Padang. Apabila itu memang sudah lengkap akan dalami, bila terbukti akan segera diproses dan kita tuntaskan,” tegasnya
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi alat kesehatan di RSUD Rasidin Padang oleh Kejari Padang sempat membuat heboh publik tahun 2014 silam.
Kala itu, dr Artati Suryani, yang menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) rumah sakit plat merah tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, awal 2016 lalu, tiba-tiba penanganan perkaranya dihentikan dengan dikeluarkannya SP3.
Kasusnya dianggap tidak cukup bukti. Setelah penghentian penyidikan, persoalannya luput dari perhatian publik. Nyaris tidak ada perbincangan lagi terkait persoalan ini.
Meskipun luput dari perhatian publik, ternyata pihak kepolisian kembali bekerja. Penyidik Tipidkor Satreskrim Polresta Padang diam-diam bekerja dan melakukan pengusutan perkara sejak Maret 2016 silam.
Kasusnya alkes di RSUD Padang, namun mata anggarannya berbeda dengan mata anggaran yang kasusnya sempat ditangani kejaksaan. Malah, penanganan di tangan penyidik Satreskrim Polresta Padang sudah masuk ke tahap-tahap akhir. Prosesnya tinggal penetapan tersangka.
Puluhan saksi telah diperiksa. Mulai dari manajemen rumah sakit, kontraktor, dan pihak berwenang lainnya. Penyidik setidaknya juga sudah menemukan dua alat bukti dugaan korupsi yang diperkirakan miliaran.
Kasusnya berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.
Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD dr Rasidin Padang untuk melakukan penelahaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.
Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin. Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.
Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp9.000.000.000. Dimana pelaksanaan kontraknya dimulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.
Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak. Untuk mendalami kasus ini, jajaran Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang melakukan prapenyelidikan selama tiga bulan.
Dari hasil penelitian bahan keterangan dan dokumen ditemukan potensi dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu kasus ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Juni 2016.
Dari proses penyelidikan, penyidik menemukan beberapa penyimpangan. Mulai dari dugaan mark-up harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang diserah terimakan kepada RSUD dr Rasidin.
Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Kasus ini diduga akan menyeret orang-orang besar di Padang ini. (cr1)
