AIR TAWAR, METRO – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi polemik berkepanjangan selama ini. Kondisi ini pun meresahkan sebagian orang tua dan siswa.
Merespon keresahan masyarakat itu, Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof Sufyarma Marsidin berharap, pemerintah menambah kuota dari kalangan siswa kurang mampu. Dia menilai, siswa dari keluarga miskin mesti diprioritaskan masuk ke sekolah negeri.
”Mereka harus diprioritaskan sehingga subsidi dari pemerintah lebih tepat sasaran. Harapannya, kuota dari jalur siswa kurang mampu ini bisa ditambah. Karena mereka lebih berhak menerima bantuan dari pemerintah,” kata Sufyarma saat dihubungi, Selasa (11/6).
Menurut Sufyarma, saat ini ada sejumlah jalur dalam sistem zonasi. Salah satunya, jalur prestasi yang memiliki kelemahan yang berpotensi menghambat pendidikan siswa. Sebagai contoh, kata dia, siswa berprestasi bisa masuk sekolah negeri dengan mudah, Kemudian siswa kurang mampu yang terpaksa mesti masuk ke sekolah swasta.
”Perlu dievaluasi, jalur ini menghambat siswa kurang mampu yang punya keinginan untuk masuk ke sekolah negeri, tapi kuota untuk mereka dibatasi akhirnya tidak bersekolah,” ujar Sufyarma.
Selain itu, sebut Sufyarma, siswa yang kurang mampu secara ekonomi dipastikan terdampak dengan jalur prestasi ini. Dia mencontohkan, ada siswa yang mendaftar lewat jalur prestasi menggunakan sertifikat ajang perlombaan yang pernah diikutinya.
”Tapi karena mereka tidak memenuhi syarat tersebut, kemudian terpaksa masuk sekolah swasta dan ditambah biaya mahal untuk kebutuhan sehari-hari,” sebut Sufyarma.
Sufyarma mengaku, ada beberapa yang datang kepadanya terkait permasalahan PPDB tahun 2019. Mayoritas menceritakan permasalahan yang terjadi dalam sistem jalur prestasi. Dia menyarankan, solusi mestinya dilakukan pemerintah terkait PPDB adalah dengan melakukan pemerataan agar lebih terkoordinir.
Sementara, pengamat pendidikan dari UNP, Prof Jamaris Jamna pun menilai, sistem zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan belum tepat sasaran. Sebab, pada praktiknya sistem zonasi justru lebih banyak dinikmati masyarakat golongan ekonomi mampu. Sistem zonasi diterapkan hanya di sekolah-sekolah negeri.
Padahal faktanya, tutur Jamaris, sekolah-sekolah saat ini justru banyak diakses oleh siswa-siswi dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Sementara sekolah swasta yang berbayar justru banyak menerima siswa yang kurang mampu. Saat ini, dia melihat malah semakin menunjukkan ketidakadilan yang semakin nyata.
”Siswa yang sekolah di negeri biasanya siswa yang nilai tinggi dan prestasi yang baik sebelumnya. Sementara siswa dengan nilai dan prestasi baik tersebut biasanya berasal dari keluarga yang memiliki daya dukung pembiayaan,” sebut Jamaris.
Akibatnya, kata Jamaris, siswa miskin yang tidak dapat menembus sekolah negeri terpaksa harus bersekolah di sekolah swasta. Menurut dia, akan sangat sulit bagi siswa miskin untuk berkompentisi dengan siswa-siswa mampu. Pasalnya, siswa kaya bisa membeli buku penunjang untuk menunjang pelajaran.
”Sistem zonasi perlu dievaluasi, terlebih lagi pemerintah terus menggelontorkan anggaran sebagian besarnya ke sekolah-sekolah negeri. Padahal anak yang sekolah di swasta banyak yang tidak mampu, mereka berhak mendapatkan hak yang sama,” tukasnya. (mil)
Sistem Zonasi Dinilai belum Tepat Sasaran, Prioritaskan Siswa Miskin Masuk Sekolah Negeri
