PADANG, METRO – Harmonisasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di setiap provinsi maupun kabupaten dan kota dengan peraturan pemerintah pusat perlu dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini masih ditemui Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya maupun peraturan di setiap daerah. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI, Leonardy Harmaini, dalam kegiatan seminar dengan tema Peta permasalahan hukum di daerah dan peran DPD RI sesuai UU MD3 dalam rangka pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, di Hotel Mercure, Jumat (24/5).
Leonardy juga mengatakan, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian PULD adalah ketidaksinkronan legislasi pusat dan daerah terutama banyak perda-perda yang dianggap bermasalah. Perda-perda bermasalah tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan diatasnya sehingga berimplikasi terhadap hambatan investasi di daerah. “Setelah dilihat oleh Kemendagri, ada 3.156 perda yang kontra produktif sehingga menganggu kepada investasi di daerah. Di samping itu juga ada 431 perda diskriminatif yaitu, terhadap perempuan, suku, dan agama,” kata Leonardy.
Kondisi ini, menurut Leonardy, menunjukam bahwa proses sinkronisasi dan harmonisasi terkait perda masih memiliki celah. Sebelumnya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memiliki kewenangan untuk mengevaluasi perda yang telah disahkan dan membatalkan perda-perda yang terindikasi bermasalah. “Namun sejak adanya putusan Mahkamah Agung (MK) nomor 137/PUU-XII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Mendagri tersebut praktis tidak ada lagi pengujian dan pembatalan perda. Sekarang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme lembaga yudikatif (judicial review) di MK,” sebut Leonardy.
Dengan melihat perkembangkan ketatanegaraan tersebut, kata Leonardy, posisi DPD dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda menjadi sangat strategis terutama dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah.
“Tentunya dengan masih banyak perda yang tidak sinkron. Sehingga, sesuai amanat UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), DPD sebagai lembaga perwakilan daerah diberikam kewenangan untuk membatalkan dan menolak ranperda/perda. Harmonisasi antara perda dengan aturan diatasnya harus dijaga,” kata Leonardy.
Lebih lanjut, kata Leonardy, peran DPD menjadi mata rantai baru yang memberikan kekuatan. Pertama bagi daerah, DPD dapat membantu menjamin kesinambungam alur kebijakan dari pusat ke daerah. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPD akan memberikan perspektif baru terkait hubungan pusat dan daerah. “Jika kita lihat dalam bidang legislasi, rekomendasi-rekomendasi DPD merupakan data otentik dalam kaitan pelaksanaan undang-undang, implementatifkah sebuah peraturan itu, dan bagaimana dampak dari peraturan tersebut,” ucap Leonardy.
Kedua, pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda merupakan perspektif baru dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan di Indonesia khususnya DPD, terutama pada perda sebagai post legislative scrutiny. Artinya, DPD harus mampu untuk memetakan permasalah hukum di daerah. “Seperti simpul-simpul jaringan antara DPD dengan perguruan tinggi daerah, lembaga think-thank juga harus diperluas untuk betul-betul mendapatkan data dan informasi yang komprehensif,” tutur Leonardy.
Oleh karena itu melalui kewenangan baru DPD, Leonardy menegaskan, sudah saatnya DPD berbenah diri menyambut tantangan besar ke depan. Karena, posisi DPD harus jelas sesuai dengan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.
“Dalam pemantauan anggota DPD dari keterwakilan daerah melaksanakan pemantauan ketika masa reses atau diwilayah pemilihannya,” ulas Leonardy.
Sementara, Pimpinan Panitia Urusan Legilasi Daerah (PULD) DPD RI, Bahar Ngitung mengatakan, dalam kajiannya mendudukan tugas dan kewenangan baru DPD RI dalam Pasal 249 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia secara lebih luas.
“Kita ingin mencari suatu bentuk apakah DPD ini sudah pas diberikan tugas dan fungsi sebagai pengawasan dan evaluasi perda. Karena sekarang tidak ada eksekutif review dan legislatif review tapi yang ada judicial review,” kata Bahar.
Bahar menyebutkan, bahwa posisi DPD yaitu menjadi sparing partner pemerintah pusat, dalam memantau dan mengevaluasi pembentukan raperda dan perda, demi menjamin kebersisteman peraturan perundang-undangan dalam wadah NKRI.
“Hal ini untuk menghindari agar daerah tidak bingung, harus konsultasi ke DPD atau ke pemerintah, jadi hasil evaluasi hanya satu pintu saja yaitu di pemerintah pusat, melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian,” ujar Bahar.
Bahar juga memberikan rekomendasi agar DPD RI fokus kepada evaluasi Perda. Karena jika mengawasi dan mengevaluasi raperda juga maka akan terkuras waktu dan energinya. Menurut dia, jika pemerintah daerah datang untuk melakukan konsultasi ke DPD RI soal raperda dan perda tidak akan jadi masalah, karena memang sudah keputusan politik.
“Posisi rekomendasi dari lembaga negara yaitu DPD RI, maka pintu masuknya yaitu perwujudan fungsi pengawasan. Rekomendasi ini kuat karena yang melakukan fungsi pengawasan adalah DPD RI,” tukasnya. (mil)
