PADANG, METRO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Sumbar, Jumat (24/5) siang. Mereka menuntut kesejahteraan masyarakat Indonesia terkait 600 petugas KPPS yang meninggal dunia akibat demokrasi yang semrawut.
Meskipun cuaca cukup terik, mahasiswa tetap antusias menyuarakan aspirasinya di halaman kantor DPRD Sumbar. Terlihat juga beberapa spanduk yang dibawa dengan bertuliskan demokrasi di Indonesia sedang berduka dan lainnya.
“Pemerintah mesti memperhatikan nasib keluarga KPPS yang meninggal. Secara nasional telah meninggal sebanyak 600 orang mereka harus mendapatkan santunan secepatnya,” ujar koordinator aksi Iranda saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Sumbar.
Dia mengatakan, melihat kondisi sekarang negara tengah dilanda persoalan tidak optimalnya pelaksanaan pesta demokrasi. Sehingga menganggu ketentraman social. Hal ini mesti ditindaklanjuti oleh unsur terkait. Berangkat dari masalah meninggalnya anggota KPPS mesti diusut tuntas.
“Optimalkan terkait meninggalnya petugas KPPS, segera usut tuntas,” tegasnya.
Saat berada di halaman kantor DPRD Sumbar, keinginan mahasiswa langsung dihampiri oleh pimpinan DPRD Sumbar tidak terkabulkan. Pasalnya semua pimpinan DPRD Sumbar tengah berada di luar kota melaksanakan pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Kabag Humas DPRD Sumbar Lazuardi menyampaikan hal itu saat datang menghampiri kerumunan mahasiswa. “Mohon maaf pimpinan saat ini tidak lagi ada di kantor,” katanya.
Namun mahasiswa tetap ngotot tidak percaya bahwa pimpinan tersebut. Untuk menghindari kericuhan, Lazuardi meminta berapa perwakilan dari HMI Padang langsung masuk ke dalam kantor untuk melihat keadaan di dalam. Alhasil tak seorang pun pimpinan berada di ruangannya.
Berlanjut lagi di halaman DPRD, Irianda mengatakan, instansi pemerintahan seperti Polri bisa menegakkan fungsi sesuai Undang Undang di tengah kondisi politik yang memanas pasca-Pemilu.
“Untuk pelaksanaan Pemilu yang lebih baik pemerintah pusat harus merevisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setidaknya tidak ada kejadian yang sama pada tahun berikutnya,” kata Irianda.
Dia juga mengatakan pemerintah mesti menjalankan sistem dengan menjunjung tinggi nilai-nilai UUD 1945. Indonesia merupakan negara hukum maka setiap tugas pokok dan fungsi lembaga sesuai dengan dasar negara tersebut.
“Indonesia merupakan negara hukum, pemerintah mesti menjalankan system dengan menyunjung tinggi nilai UUD 1945,” pungkasnya.
Di akhir aksi tersebut, mahasiswa HMI Padang meminta jaminan kepada DPRD Sumbar, kapan pimpinan DPRD Sumbar ada dan dia ingin kembali mengunjungi DPRD Sumbar untuk membahas beberapa tuntutannya terkait buruknya Pemilu 2019.
“Pimpinan jadwal pulangnya tanggal 31 Mei, adik-adik mahasiswa bisa kembali kesini untuk bertemu langsung dengan pimpinan,” ujar Lazuardi. Mendengarkan hal tersebut, mahasiswa HMI Padang pun lega, dan ia akan kembali menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia pada tanggal 31 Mei mendatang. (heu)
