PADANG, METRO – Pesta demokrasi 2019 usai sudah. Hal ini ditandai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan perolehan suara sah pasangan nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Selasa (21/5) dini hari.
Dalam penetapan itu, Jokowi-Ma’ruf unggul atas Prabowo-Sandi. Hal itu berdasarkan atas Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional. Terkait penetapan perolehan suara tersebut, tidak semua pihak bisa menerima. Yang yang tak menerima tentu akan menempuh jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Usainya pesta demokrasi tersebut, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengimbau kepada semua pihak dan masyarakat agar menerima apa yang telah menjadi keputusan KPU RI. Menurutnya, keputusan resmi KPU sudah menjadi keputusan masyarakat Indonesia.
“Pilpres sudah usai. KPU sudah menetapkan hasilnya. Mari kita rapatkan barisan untuk kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, juga mengimbau kepada semua pendukung untuk bersatu dan menerima keputusan KPU dengan lapang dada,” imbau Hendra.
Hendra mengakui, Sumbar memang mayoritas merupakan pemilih nomor 02. Namun tidak bisa dipungkiri, penetapan perolehan suara secara nasional dari KPU RI telah disampaikan. Secara sah telah diumumkan, bahwa pasangan nomor urut 01 unggul.
Mengingat pemilu telah usai dan hasilnya juga telah didapat, tidak ada lagi masyarakat yang terpecah. Hendaknya semua pihak bersatu kembali. Tidak ada lagi kandidat yang berpihak pada kelompoknya. Masyarakat harus bergandengan tangan. Para tokoh politik, tim sukses, akademisi kembali bersatu untuk Indonesia.
“Begitu KPU selesai menetapkan, yang dibahas itu tidak lagi persoalan parpol maupun pendukung, akan tetapi persoalan pembangunan bangsa dan mempererat kembali kebhinnekaan,” tegas Hendra.
Menurut Hendra, memang pasangan petahana Jokowi-Ma’ruf Amin mengalami kekalahan di basis massa Prabowo, yakni Aceh dan Sumbar. Kedua daerah itu memang merupakan lumbung suara Prabowo sejak 2014.
Namun demikian, tentu Jokowi-Ma’ruf Amin tak akan membeda-bedakan daerah yang kalah dan menang dalam kebijakannya. Satu daerah dengan daerah yang lain, semua ditempatkan dalam skala prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
Selama proses tahapan pemilu berlangsung, Sumatera Barat tergolong daerah yang damai, demokratis dan kondusif. Ini menunjukkan sikap masyarakat Sumatera Barat sudah sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi.
“Masyarakat Sumbar sadar, persaingan dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden harusnya selesai cukup di dalam nuasana kampanye saja. Ketika kemenangan sudah milik salah satu capres peserta Pemilu 2019 ini, itu adalah kemenangan masyarkat Indonensia,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPU resmi menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada Selasa (21/5) dini hari. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf dinyatakan menang atas pasangan Prabowo-Sandi.
Komisioner KPU Evi Novida Ginting di gedung KPU, Jakarta Pusat menyampaikan, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebanyak 85.607.362 atau 55,5 persen dari total suara nasional. Untuk Prabowo – Sandi meraih sebanyak 68.650.239 suara atau 44,5 persen.
Sementara itu, saksi BPN Prabowo-Sandi, Azis Subekti langsung menyatakan menolak hasil rekapitulasi nasional yang diberikan oleh KPU. Pasalnya, mereka menilai masih ada ketidakadilan dalam proses demokrasi lima tahun itu.
Diketahui, Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Penyelenggaraan Pemilu, batas akhir penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yakni pada 22 Mei. Peserta pemilu dipersilakan untuk melakukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat 3 hari sejak hasil rekapitulasi ditetapkan oleh KPU.
Namun, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada peserta pemilu yang mengajukan sengketa, maka dengan otomatis paslon presiden dan wakil presiden terpilih dapat langsung ditetapkan tiga hari setelah masa pengajuan sengketa usai.
Sebagaimana diketahui, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi dan Maruf Amin diketahui memperoleh suara sebesar 85 juta (55,41 persen) unggul di 21 provinsi dari rivalnya. Sedangkan paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68 juta (44,59 persen) suara dan unggul hanya di 13 provinsi dari petahana.
Hasil tersebut didapatkan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat. Penghitungan suara tersebut dimulai sejak 10 Mei hingga 20 Mei 2019. (hsb)
