PADANG, METRO – Aksi bela kedaulatan rakyat pada Rabu (22/5) yang rencananya akan digelar seiring pengumuman hasil rekapitulasi KPU di Jakarta mulai didatangi sejumlah pendukung pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden Prabowo-Sandi. Begitu juga dari Sumbar.
Rombongan relawan asal Sumbar yang dipimpin H Irfianda Abidin Datuak Pangulu Basa telah tiba di ibu kota sejak akhir pekan lalu. Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) itu mengatakan, ada ribuan relawan dan Satuan Tugas (Satgas) yang berangkat ke Jakarta sejak Sabtu (18/5). Ribuan relawan itu akan mengikuti aksi bela kedaulatan rakyat pada 22 Mei nanti.
”Mungkin jumlahnya ribuan, mencapai tiga ribuanlah. Hari ini masih ada yang berproses, sudah ada yang sampai dan masih ada dalam perjalanan. Besok lusa aksinya kan Zuhur jam 12 siang, ya kita tunggu lah dulu sampai semuanya datang,” kata Irfianda Abidin saat dihubungi, Senin (20/5).
Irfianda menyebutkan, ribuan relawan dari seluruh penjuru Sumbar berangkat secara rombongan dan individu. Kemudian untuk transportasinya, sebut dia, bahwa mereka menggunakan beragam kendaraan mulai dari pesawat hingga mobil pribadi.
”Ada dengan pesawat, itu beda-beda dari Payakumbuh dan Solok. Sesuai kemampuannya, ada berkelompok-kelompok dan sendiri-sendiri. Massa ini dari semua wilayah Sumbar mulai dari Payakumbuh sampai Solok. Kalau dengan bus totalnya ada puluhan bus,” kata Irfianda.
Irfianda menambahkan, sudah ada sekitar 1.500 relawan dan Satgas yang berada di Jakarta. Jumlah ini baru setengah dari total 3.000 massa dari Sumbar yang diprediksi bakal hadir di Jakarta pada 22 Mei. Bagi yang telah tiba, kata dia, bisa bergabung di tiga titik yakni, Kantor Dakwah, Masjid Al-Makmur, dan Masjid Al-Falah.
”Yang sudah sampai bisa bergabung di tiga lokasi yaitu, di Kantor Dewan Dakwah di Jalan Keramat nomor 45, Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Masjid Al-Falah di Jalan Pejompongan, tapi kalau ada yang menginap di rumah keluarga tidak ada masalah,” ujar Irfianda.
Lebih lanjut, sambung Irfianda, para relawan berangkat atas dasar keinginan sendiri. Dia menegaskan, mereka tidak diperintah siapapun namun murni panggilan jiwa. Sebab, mereka ingin menuntut terkait meninggalnya 600 lebih petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta menuntut kecurangan dalam pemilu pada 17 April lalu.
Sesuai sabda Rasulullah Shallahu ‘Alaihi wa Sallam, sebut Irfianda, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka, dan barang siapa yang pagi dan sorenya tidak ada nasihat untuk Allah, RasulNya, KitabNya, pemimpinNya, dan umumnya kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka.
“Kalau kita tidak peduli dengan kematian ini berarti tidak termasuk umat Nabi Muhammad, kalau tidak termasuk umat Nabi Muhammad berarti tempat kita di neraka,” sebut Irfianda.
Terkait sweeping yang dilakukan polisi di sejumlah titik pemberangkatan, Irfianda menyikapinya dengan tenang. Dia mengaku, sikap aparat keamanan itu merupakan hal lumrah. Dia pun menyebut, sejauh ini perjalanan massa dari Sumbar menuju Jakarta masih kondusif dan belum ada kendala berarti.
“Alhamdulillah kondusiflah perjalanan mereka, kita di Sumbar merasa nyamanlah dalam perjalanan itu, tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura memang luar biasakan pengamanannya,” aku Irfianda.
Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa juga menyikapi rencana pengerahan aksi massa atau people power. Aksi massa yang digagas sejumlah elite politik yang berafiliasi ke pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden Prabowo-Sandi itu dinilai telah terjadi yaitu 17 April 2019 (Pemilu, red).
”Jika itu yang dikatakan people power maka berarti people power itu belum selesai. justru people power harus berlanjut untuk menjaga proses pemilu hingga penetapan calon presiden RI berlangsung jujur dan adil sesuai dengan amanat konstitusi,” kata Buya Gusrizal.
Menurut Buya Gusrizal, berarti people power adalah kegiatan konstitusional sesuai dengan perintah undang undang, yaitu mengawal hasil pemilu yang merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Kalau memang people power telah dilakukan tanggal 17 April, jaga people power itu sampai rakyat mendapatkan haknya. Itu baru berfikir lurus.
”Kalau people power telah dijalankan namun rakyat tidak mendapatkan keadilan kemudian para tokoh umat diam, maka itu berarti melecehkan people power tersebut. Para tokoh berhadapan akhirnya dengan dua pilihan, silahkan pilih! Mau masuk kelompok yang menghormati atau melecehkan kedaulatan rakyat?” ujar Buya Gusrizal.
Selain itu, persoalan yang tidak kalah pentingnya berdasarkan informasi yang dirinya peroleh dari media bahwa terdapat 554 KPPS, Panwas dan polisi yang meninggal dunia. Dari data tersebut, korban terbanyak dialami oleh KPPS yang 440 orang tewas dan 3.788 oang KPPS mengalami sakit. (mil)
Ribuan Relawan Sumbar Serbu Jakarta, Ikut Aksi Kedaulatan Rakyat
