JAKARTA, METRO – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginventarisasi masalah di bidang transportasi, untuk dimasukkan sebagai materi RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
Inventarisasi tersebut dilaksanakan saat Komite II DPD RI gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membahas RUU tersebut.
Salah satu bidang yang disoroti oleh Komite II mengenai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen transportasi online. Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana mengatakan, saat ini kebutuhan masyarakat terhadap transportasi berbasis dalam jaringan (daring) sangat tinggi.
Selain harga yang dianggap lebih murah, transportasi daring menurut Aji memberikan akses yang mudah dalam pemesanan. Namun Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur itu menilai masih ada beberapa sektor yang belum diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah angkutan umum roda dua atau sepeda motor.
Saat ini hanya transportasi roda empat atau lebih yang telah diatur oleh undang-undang sebagai moda transportasi umum. Padahal masyarakat yang menggunakan moda transportasi roda dua juga sangat tinggi.
“Kita tidak boleh membiarkan sesuatu berjalan tanpa adanya aturan. Semua harus berjalan dengan aturan. Saya pikir permasalahan sebenarnya tidak susah untuk dibuat aturan. Agar transportasi online angkutan roda dua ini bisa kita pertanggungjawabkan keamanannya,” ujar Aji di sela-sela RDPU di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin.
Sementara, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Carles Simaremare menegaskan undang-undang mengenai LLAJ, harus dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Undang-undang tersebut ujar Carles, harus dapat dikembangkan dan disesuaikan potensi dan peran transportasi dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam transportasi nasional.
“Salah satu dampak berkembangnya teknologi digital adalah munculnya transportasi online. Dan saat ini angka kecelakaan karena kelalaian pengendara masih tinggi. Bahkan registrasi dan standar mutu pengendara angkutan jalan masih terdapat permasalahan,” kata Carles.
Sedangkan Anggota Komite II dari Sulawesi Barat, Pendeta Marthen meminta agar UU yang berkaitan dengan transportasi harus selalu dapat mengikuti berkembangan zaman. Saat ini perkembangan teknologi semakin cepat, akibatnya banyak muncul bisnis transportasi baru.
Seperti transportasi berbasis daring dan juga moda-moda transportasi yang berbeda, contohnya mobil tanpa supir yang sedang dikembangkan di luar negeri. Undang-undang transportasi harus dapat memprediksi perkembangan teknologi tersebut, sehingga kedepannya tidak gagap dalam menghadapi perkembangan transportasi.
“Kira-kira teknologi yang berkembang cepat itu harus kita antisipasi. Kita harus membuat undang-undang yang tidak hanya bisa dipakai untuk tahun ini dan tahun depan, tapi juga masa depan, harus futuristik,” imbuhnya. (fas/jpg)
