Sampah berserakan di jalan Kota Padang.
SAWAHAN, METRO–Banyaknya jenis retribusi yang harus dibayarkan oleh warga terhadap jasa pemungutan sampah semakin mempersulit warga. Apalagi, ada retribusi sampah yang dibayarkan melalui rekening air, dimana pada setiap melakukan pembayaran ada terselip biaya retribusi sampah.
Tentu hal ini akan semakin membingungkan warga kota. Apalagi selain membayar retribusi tersebut mereka juga membayar pemungutan yang dilakuan pihak Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) kelurahan.
”Regulasi ini tentu membingungkan warga karena mereka harus dua kali membayar retribusi sampah,” ungkap Wakil Ketua Pansus II, Wismar Panjaitan, Senin (26/10) kemarin.
Seharusnya dengan dua kali pungutan PAD yang dihasilkan tentu semakin maksimal. Namun hingga saat ini, jumlah PAD belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. “Tentu ini menjadi persoalan tersendiri,” tanya Wismar dalam pembahasan bersama Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Padang.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, Afrizal Khaidir menjelaskan bahwa sesuai aturan tim Pemko hanya menerima retribusi mulai dari TPS dan kontainer ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). ”Sedangkan, dari rumah masyarakat menuju TPS itu bisa dikelola sendiri atau membuat kesepakatan melalui RT, RW dan Kelurahan dalam pemungutan ini,” ucapnya.
Tarif sampah itu tergantung berapa volume yang dihasilkan warga. Dalam rinciannya dalam hitungan kita, rata-rata 0,8-1,2 liter per jiwa sampah dalam setiap hari. “Saat ini pendapatan kita masih diangka Rp200 juta sampai Rp300 juta. Namun, kalau 200 ribu pelanggan PLN bisa dipungut juga sampahnya melalui pembayaran rekening listrik.
”Tentu akan ada peningkatan pendapatan. Anggap saja 80 persen pelanggan mereka bisa digarap, saya tidak ragu jika pendapatan bisa mencapai Rp10 miliar,” tutupnya. (o)
