AGAM, METRO— Bupati Agam, Benni Warlis melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menindaklanjuti proses pemekaran 13 nagari persiapan di Kabupaten Agam. Audiensi tersebut berlangsung bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, La Ode Ahmad P. Balombo, di Jakarta, Kamis (5/3).
Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempercepat proses penataan nagari yang saat ini masih berada pada tahap evaluasi di tingkat pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Benni Warlis menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Agam untuk terus mendorong percepatan penetapan nagari persiapan menjadi nagari definitif. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat nagari.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya dokumen awal terkait usulan penataan 13 nagari persiapan telah melalui tahap penelitian administrasi. Hasilnya, seluruh dokumen dinyatakan lengkap sesuai dengan berita acara dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
“Melalui audiensi ini, kita berharap memperoleh arahan serta kejelasan tahapan lanjutan, termasuk rencana verifikasi lapangan oleh Tim Penataan Desa tingkat pusat,” ujar Benni Warlis.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, nagari persiapan tersebut saat ini telah memasuki tahun keenam di Kecamatan Tilatang Kamang, serta tahun ketujuh di Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Lubuk Basung.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).
Dalam kunjungan kerja itu, Bupati Agam turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Agam Yunilson, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, serta Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmad Lasmono.
Pemerintah Kabupaten Agam berharap melalui pertemuan tersebut proses pemekaran nagari persiapan dapat segera memasuki tahap berikutnya. Dengan demikian, status nagari definitif dapat segera terwujud sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan di tingkat nagari dapat berjalan lebih optimal bagi masyarakat. (pry)
