JAKARTA, METRO— Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengutuk keras serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak Sabtu (27/3). Menurutnya, serangan AS-Israel terhadap Iran merupakan tindakan brutal.
“Serangan AS dan Israel atas Iran adalah tindakan brutal yang kembali merusak tatanan internasional, bahkan berpotensi memicu konflik global yang tidak terkendali serta menciptakan alasan bangkitnya kembali radikalisme dan ekstremisme,” kata Gus Yahya dalam keterangannya, Selasa (3/3).
Ia juga menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei akibat serangan tersebut. Gus Yahya mengajak seluruh umat Islam dan komunitas internasional untuk mendoakan bangsa Iran agar tetap tegar dan diberi kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini.
Namun demikian, dalam pernyataannya Gus Yahya juga menyampaikan penyesalan atas tindakan Iran yang melakukan serangan ke berbagai negara tanpa alasan yang dapat diterima. Menurutnya, langkah tersebut justru mendorong eskalasi konflik dan semakin menyulitkan upaya resolusi.
“Kita semua paham itu kemarahan dan menyasar titik-titik yang diduga menjadi tempat tentara Amerika. Namun apa pun alasannya, serangan itu justru akan memperburuk situasi,” ujarnya.
PBNU, lanjut Gus Yahya, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berkonsolidasi menegakkan kembali konsensus tatanan dunia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perwujudan strukturalnya, agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga tatanan internasional secara efektif.
Selain itu, PBNU juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengupayakan deeskalasi konflik menuju resolusi damai yang beradab dan bermartabat.
Ia berharap, Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan posisi dan perannya dalam BoP (Balance of Power) untuk mendesak Amerika Serikat, Israel, serta para aktor lain yang terlibat agar menghentikan kekerasan dan menempuh jalan damai.
“Kami juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengupayakan deeskalasi konflik menuju resolusi damai yang beradab dan bermartabat. Ini amanat konstitusi kita,” pungkasnya. (jpg)
