AGAM, METRO— Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, melantik 40 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Senin (2/3). Prosesi pelantikan digelar di Masjid Nurul Falah Padang Baru dengan suasana khidmat. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah penataan dan penguatan struktur birokrasi daerah.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan pejabat administrator (eselon III) dan 10 orang pejabat pengawas (eselon IV). Pelantikan tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Agam. Pemerintah daerah berharap penyegaran ini mampu meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda administratif. Ia menyebut jabatan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi penguatan amanah yang harus diemban dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Menurutnya, jabatan bukan hanya simbol kehormatan. Lebih dari itu, jabatan adalah bentuk kepercayaan yang menuntut komitmen, integritas, dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Ia mengingatkan para pejabat agar menjaga kepercayaan tersebut dengan kinerja nyata.
Momentum pelantikan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan juga menjadi sorotan. Wakil Bupati mengajak para pejabat memaknai puasa sebagai sarana memperkuat nilai kejujuran dan integritas dalam bekerja. Nilai-nilai spiritual, katanya, harus tercermin dalam pelayanan publik.
“Puasa mengajarkan kita untuk bekerja dengan kesadaran penuh meskipun tidak diawasi, bekerja dengan ikhlas meski tidak dipuji, serta menahan diri meskipun memiliki kewenangan,” ujarnya. Ia berharap semangat tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pejabat administrator dan pengawas memegang peran strategis. Mereka bertanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta menjaga disiplin aparatur sipil negara. Selain itu, mereka juga menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif dan akuntabel.
Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Ia juga menegaskan pentingnya menjadi teladan dalam kedisiplinan, etika kerja, serta komitmen terhadap tugas. Keteladanan, menurutnya, menjadi fondasi dalam membangun birokrasi yang sehat.
Ia menambahkan, pejabat yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang responsif terhadap persoalan masyarakat. Ketegasan dalam membina bawahan, transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran, serta kesiapan dievaluasi berdasarkan kinerja menjadi hal yang mutlak. Semua itu merupakan kunci terwujudnya birokrasi profesional yang berorientasi pada pelayanan.
Di akhir arahannya, Wakil Bupati berharap pejabat yang dilantik mampu menjaga integritas dan loyalitas kepada negara serta pimpinan daerah. Ia juga mendorong peningkatan profesionalisme dan kompetensi di masing-masing perangkat daerah. Pelayanan publik, tegasnya, harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan transparan.
Tak lupa, ia mengingatkan seluruh pejabat agar menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah harus dijaga dengan kinerja dan perilaku yang bersih. “Jaga integritas dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,” pesannya. (pry)
