BUKITTINGGI, METRO— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi guna menyelaraskan program strategis pembangunan daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (27/2).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam paparannya menyampaikan target pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup ambisius. Ia menyebutkan, pada 2026 perekonomian Sumbar ditargetkan tumbuh 5,7 persen dan meningkat hingga 7,2 persen pada 2029.
Menurut Mahyeldi, pemulihan ekonomi pascabencana harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah provinsi dan 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov telah menyusun empat strategi utama.
Strategi pertama adalah hilirisasi agroindustri dan penguatan sektor penghasil devisa. Kedua, mendorong transformasi ekonomi berbasis konsep ekonomi hijau. Ketiga, mempercepat digitalisasi UMKM dengan mendorong pelaku usaha mengurus perizinan dan sertifikasi halal. Keempat, menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi ekonomi jangka panjang.
“Butuh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Bukittinggi sebagai andalan untuk meningkatkan ekonomi Sumatera Barat, karena wisata Bukittinggi menjadi magnet wisatawan yang tidak bisa dipungkiri. Empat strategi ini bisa dilaksanakan di Bukittinggi, karena kota ini punya potensi besar dan kita provinsi akan berikan dukungan penuh,” ungkap Mahyeldi.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyatakan komitmennya untuk memperkuat posisi Bukittinggi sebagai kota perjuangan sekaligus kota wisata. Ia bahkan tengah memperjuangkan Bukittinggi agar mendapat status daerah khusus dari pemerintah pusat.
Dalam momentum peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Pemko Bukittinggi telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan, Journey, serta Menteri Pariwisata guna membahas dukungan terhadap pengembangan program strategis sektor pariwisata.
Ramlan mengungkapkan, ada tiga persoalan besar yang menjadi perhatian pemerintah kota, yakni penyelesaian lahan Kantor DPRD, penataan Pasar Banto, serta pengembangan Stasiun Lambuang. Di samping itu, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius, terutama ketika akses Lembah Anai terganggu sehingga distribusi sampah harus dialihkan melalui Sitinjau Lauik.
“Untuk itu, Pemko Bukittinggi berharap TPA Regional Payakumbuh dapat segera difungsikan kembali agar sampah tidak perlu dibuang jauh ke Padang,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemko juga merencanakan pembangunan Terminal Aur Kuning menjadi dua lantai agar lebih tertata dan nyaman. Selain itu, normalisasi Batang Sianok dinilai mendesak karena aliran sungai yang melebar berpotensi mengancam tebing Ngarai Sianok yang rawan longsor.
“Selain itu, perbaikan jalan provinsi di kawasan Aur Kuning serta kelanjutan pembangunan jalan By Pass Manggih–Simpang Gadut turut menjadi perhatian guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan buka puasa bersama Tim Safari Ramadan Pemprov Sumbar dan jajaran Pemko Bukittinggi. Selanjutnya, Tim Safari Ramadan Provinsi Sumbar melanjutkan kunjungan ke salah satu masjid di Kota Bukittinggi. (pry)
