JAKARTA, METRO— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (21/2). Peresmian ini menandai langkah keempat dalam rangkaian peluncuran SPPG oleh TKA-PBNU setelah sebelumnya dilaksanakan di Cirebon, Jember, dan Batang.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pimpinan PBNU, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan jajaran pimpinan daerah, serta pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB Prof TGH Masnun Tahir selaku tuan rumah menyampaikan bahwa kehadiran program ini di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel merupakan keberlanjutan dari marwah perjuangan Datuk Bengkel, Rais Syuriah pertama PWNU NTB.
Ia menegaskan, sinergi dengan pemerintah merupakan komitmen yang tidak terpisahkan dari NU. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, serta sejalan dengan visi besar PBNU dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa kerja sama dengan BGN telah dimulai sejak peringatan Harlah ke-102 NU pada awal Februari 2025 lalu. Target pembangunan 1.000 titik SPPG di seluruh Indonesia bukan sekadar kesepakatan antarlembaga, melainkan bentuk komitmen nyata dalam mendukung program strategis Presiden.
“Data menunjukkan banyak santri kita yang kenyang secara kuantitas, namun masih mengalami masalah kesehatan seperti anemia akibat gizi yang tidak seimbang. Program ini hadir untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pesantren agar lahir generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Gus Yahya.
Badan Gizi Nasional melalui Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2, Nurjaeni, menyampaikan apresiasi atas pencapaian PBNU tersebut. Ia menegaskan bahwa SPPG bukan hanya menjadi tempat penyediaan makanan halal dan aman bagi santri, tetapi juga diproyeksikan sebagai center of excellence atau pusat perubahan perilaku gizi.
Saat ini, tercatat 188 SPPG telah berdiri dan 205 lainnya masih dalam tahap persiapan. Beberapa di antaranya diharapkan dapat ditetapkan melalui surat keputusan (SK) sebagai unit percontohan nasional yang nantinya menjadi rujukan bagi delegasi negara-negara ASEAN yang berminat mempelajari implementasi program gizi di Indonesia.
Dalam rangkaian acara tersebut, Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev menekankan pentingnya pembentukan forum pengelola dapur di bawah fasilitasi TKA-PBNU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standardisasi dan keberlanjutan program di berbagai provinsi, sekaligus mendorong tercapainya kemandirian pangan bagi warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara luas.
Sebagai sambutan penutup, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti dampak ekonomi mikro yang tercipta dari kehadiran dapur-dapur pesantren tersebut. Menurutnya, model ini membalik paradigma pembangunan dari hilir ke hulu, karena penyerapan bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal secara langsung memberikan jaminan pasar yang stabil.
“Pesantren akan menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat. Dimulai dari SPPG, kita berharap ini berkembang menuju kemandirian peternakan dan pertanian di lingkungan pesantren. Jika hal itu terwujud, kekuatan ekonomi rakyat akan tercipta secara masif,” pungkasnya. (jpg)
