PADANG, METRO— Pakar muda olahraga Sumatera Barat, Dr Risky Syahputra menyoroti kondisi kekinian pembinaan atlet kepada wartawan media ini, Sabtu (21/2/2026).
Risky Syahputra sebagai ilmuan muda dan praktisi olahraga menyatakan ada ironi besar ketika seorang atlet mencapai podium nasional, namun di balik medali tersebut terdapat “investasi mandiri” yang luar biasa dari keluarga, bukan hasil dari sistem yang terstruktur sejak dini.
“Menggunakan kerangka Long-Term Athlete Development (LTAD), mari kita bedah mengapa peran pemerintah daerah menjadi krusial saat atlet mencapai level juara nasional,” ungkapnya.
Realitas LTAD di Indonesia dijelaskanya bahwa secara ideal, LTAD memiliki tahapan seperti Active Start, FUNdamentals, hingga Train to Win. Namun, di lapangan sering terjadi ketimpangan.
Adapun diantara ketimpangan itu adalah pada fase akar rumput (Grassroots), Beban finansial (pelatih pribadi, sewa lapangan, nutrisi, alat) hampir 100% ditanggung orang tua.
“Ini adalah fase “berdarah-darah” di mana banyak talenta gugur karena kendala biaya sebelum sempat bersinar,” paparnya.
Sementara di suatu titik terjadi jenuh investasi, karena dikatakanya, saat atlet mencapai level nasional, biaya kompetisi dan kebutuhan spesialisasi meningkat secara eksponensial. Tanpa intervensi pemerintah, atlet berisiko mengalami burnout finansial atau gagal naik ke level internasional.
Menurutnya, keterlibatan dan peran pemerintah daerah tidak boleh tidak ada dan mesti mengambil alih pembinaan.
“Mengapa Pemerintah Daerah Harus “Take Over”?. Ketika seorang atlet sudah membuktikan diri di level nasional, mereka bukan lagi sekadar aset pribadi keluarga, melainkan aset daerah” ungkapnya.
Untuk itu, ditambahkanya, bahwa intervensi pemerintah seharusnya mencakup, pertama kebutuhan atlet akan fasilitas Latihan Akses prioritas ke GOR atau pusat pelatihan standar nasional. Kedua Sport Science Pendampingan ahli gizi, psikolog olahraga, dan fisioterapi. Ketiga dana mengikuti kejuaraan, uang saku, biaya pendaftaran, dan transportasi untuk try-out internasional.
“Yang krusial adalah jaminan masa depan beasiswa pendidikan atau jalur karier (ASN/BUMD) agar fokus latihan tidak terbagi. Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Bonus,” ujarnya.
Masalah yang sering terjadi adalah pemerintah daerah cenderung bersifat reaktif—hanya muncul saat pemberian bonus setelah juara. Padahal, yang dibutuhkan adalah sistem proaktif
Standardisasi pembinaan, dikatakanya, pemerintah tidak perlu memulai dari nol, tapi bisa mensubsidi klub-klub lokal yang terbukti melahirkan juara.
“Transparansi Anggaran: Memastikan dana hibah olahraga benar-benar turun ke level teknis latihan, bukan habis di birokrasi organisasi,” ujarnya.
Keadilan bagi Orang Tua, dijelaskanya, setidaknya, ketika anak sudah masuk level elit nasional, beban biaya rutin harus beralih ke negara sebagai bentuk apresiasi atas investasi mandiri yang sudah dilakukan orang tua di tahun-tahun awal.
“Investasi orang tua adalah fondasi, tapi dukungan pemerintah adalah pilar yang menjaga prestasi tetap tegak di level tertinggi.”
Di Sumbar, dijelaskanya bahwa budaya “merantau” bahkan terjadi di dunia atlet, banyak talenta terbaik kita akhirnya membela provinsi lain di PON karena daerah lain menawarkan dukungan finansial dan fasilitas yang lebih menjamin masa depan.
Berikut adalah poin-pagi strategis mengapa Pemprov Sumbar dan KONI Sumbar perlu mengubah paradigma mereka terhadap atlet juara nasional.
Pertama, memutus Tren “Eksodus” Atlet. Masalah klasik di Sumbar adalah kehilangan atlet potensial tepat saat mereka mencapai puncak performa.
Investasi Orang Tua vs Tawaran Luar, Setelah orang tua di Sumbar habis-habisan membiayai anak dari nol, daerah lain datang membawa kontrak profesional.
Logika pemerintah, jika pemerintah daerah tidak segera “mengambil alih” beban biaya latihan dan kompetisi setelah atlet juara nasional, maka secara moral dan finansial, atlet merasa tidak memiliki hutang budi untuk bertahan membela panji Tuah Sakato.
Kedua, optimalisasi sarana yang Ada. seperti diketahui Sumbar memiliki beberapa fasilitas (seperti kawasan GOR H. Agus Salim atau PPLP), namun sering kali kendalanya adalah biaya operasional dan pemeliharaan alat.
Atlet juara nasional seringkali masih harus membayar biaya sewa lapangan atau membeli peralatan tanding sendiri yang harganya jutaan rupiah.
Sudah seharusnya ada Kartu Atlet Juara yang memberikan akses gratis total ke seluruh fasilitas olahraga milik Pemprov/Pemkab/Pemkot dan subsidi peralatan tanding spesialis.
Ketiga, Jaminan Masa Depan (Local Heroes), Masyarakat Sumbar sangat menghargai status sosial. Pemerintah Sumbar bisa mengintervensi melalui kemitraan dengan BUMD: Memastikan atlet juara memiliki slot di Bank Nagari atau perusahaan daerah lainnya.
Beasiswa Pendidikan, Kerja sama dengan universitas lokal (seperti UNP yang memiliki basis olahraga kuat) untuk memastikan pendidikan mereka terjamin tanpa biaya. (rom)
