SOLOK, METRO— Polemik terkait belum dilaksanakannya mutasi dan pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok terus bergulir. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok Hafni Hafiz, secara terbuka meminta bupati segera mengambil langkah tegas guna memberikan kepastian.
Kondisi yang berlarut-larut dapat menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pejabat eselon III yang saat ini menjabat. Situasi tanpa kepastian dinilai berpotensi mengganggu stabilitas psikologis sekaligus memengaruhi kinerja birokrasi.
“Jika terlalu lama tanpa kepastian, tentu ini menjadi beban. Para pejabat bertanya-tanya apakah mereka akan tetap bertahan atau tidak. Situasi seperti ini kurang kondusif bagi jalannya pemerintahan,” ujar Hafni Hafiz.
Menurut dia, meskipun secara normatif setiap aparatur sipil negara (ASN) dituntut bekerja profesional tanpa terpengaruh isu mutasi, dinamika di internal birokrasi tetap sulit dihindari dari sisi psikologis. Isu yang beredar, lanjutnya, dapat memengaruhi suasana kerja dan berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas. Karena itu, ia mendorong bupati segera melaksanakan mutasi dan pelantikan guna memastikan stabilitas organisasi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu meminta seluruh ASN tetap menjaga profesionalitas dan fokus pada pelayanan publik. Ia menegaskan mutasi dan evaluasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepada seluruh ASN, khususnya yang saat ini mengemban jabatan, saya minta bekerja maksimal. Laksanakan tugas sebagai abdi negara dengan penuh tanggung jawab. Soal mutasi atau evaluasi jabatan tidak perlu menjadi beban yang menghambat kinerja,” tegas bupati.
Ia juga menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Solok, katanya, membutuhkan pejabat yang bekerja tulus, loyal terhadap tugas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bupati memastikan penataan birokrasi akan dilakukan secara objektif dan sesuai aturan, dengan tetap menjaga stabilitas pemerintahan serta kesinambungan pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah masyarakat tetap terlayani dengan baik. Itu prioritas utama kita,” katanya. (vko)
