SERANG, METRO–Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, Senin (9/2). Agenda nasional seluruh insan pers ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta insan pers dari dalam dan luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) juga ikut menghadiri berdasarkan undangan dari PWI, yang merupakan salah satu dalam dua agenda lainnya.
Dalam acara puncak HPN yang ditutup Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni tersebut merupakan semangat baru bagi FWP-SB, dibawah komando Novrianto.
Puncak HPN juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak berada di deretan undangan utama, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Selain itu, hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan posisi strategis pers dalam pembangunan nasional.
Dari luar negeri, HPN 2026 turut dihadiri delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching, bersama rombongan wartawan Malaysia. Kehadiran tamu internasional ini memperkuat dimensi global peringatan Hari Pers Nasional.
HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema tersebut menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan.
Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah identik dengan keberhasilan rakyat.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi.
“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut peringatan HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran pers di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.
“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” ujarnya.
Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat.
Sekaitan dengan hal tersebut,Ketua FWP-SB Novrianto atau kerap dipanggil Ucok mengatakan, momentum HPN merupakan gambaran kinerja insan pers dalam mempersatukan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemajuan perekonomian bangsa.
“Kita jadikan momen ini untuk membangkitkan gairah pers dalam mempersatukan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan peningkatan perekonomian anak bangsa” ulasanya.
FWP-SB yang berjumlah 20 orang dalam kunjungan ke Banten juga didampingi staf sekretariat DPRD Sumbar,di antaranya Arnelly Amran, Ida Wulansari dan Supriyadi, berjalan lancar dan diisi dengan berbagai diskusi. (rgr)
