PADANG, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah cepat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria dalam menginisiasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Program serupa juga dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Andre menilai langkah Dony Oskaria layak diapresiasi. Kecepatan respons dalam situasi darurat. Pembangunan huntara dilakukan sejak fase awal pascabencana sehingga masyarakat tidak berlarut-larut hidup dalam kondisi darurat tanpa kepastian tempat tinggal.
Andre menilai Dony Oskaria paham skala dan ketepatan sasaran pembangunan. Program huntara dirancang dalam jumlah besar dan menyasar langsung wilayah terdampak bencana seperti Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, dan berikut Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong pemulihan yang lebih merata dan tidak terpusat pada satu daerah.
Juga sangat terlihat perhatian terhadap kualitas hidup penyintas atau korban bencana. Pembangunan huntara tidak hanya berfokus pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga dilengkapi fasilitas sosial seperti balai pertemuan, lapangan olahraga, dan ruang bermain anak untuk mendukung pemulihan psikososial warga pascabencana.
“Ini bukan sekadar membangun tempat tinggal sementara, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak. Komisi VI DPR RI akan terus mengawal agar pembangunan huntara ini berjalan tuntas dan berkelanjutan,” ujar Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra.
Andre Rosiade menegaskan, keterlibatan Danantara dalam penanganan dampak bencana mencerminkan kehadiran negara yang nyata dan responsif, khususnya dalam menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat akan hunian yang layak dan aman.
Pembangunan huntara di Sumbar difokuskan pada wilayah-wilayah terdampak banjir dan bencana hidrometeorologi. Program ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memberikan kepastian hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Andre juga mendorong agar pembangunan huntara diperluas ke daerah lain yang masih membutuhkan. Menurutnya, besarnya dampak bencana menuntut kesinambungan program agar pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh.
“Kita dorong agar pembangunan huntara menjangkau lebih banyak daerah. Prinsipnya, negara harus hadir secara cepat dan berkelanjutan,” katanya.
Andre menambahkan, berdasarkan data yang diterima Komisi VI DPR RI, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan untuk wilayah Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di seluruh Sumatera Barat agar seluruh penyintas bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan manusiawi,” ujar Andre yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Melalui percepatan pembangunan huntara ini, diharapkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dapat berlangsung lebih terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (*)
