AGAM, METRO–Pemerintah Kabupaten Agam menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur Bencana yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Jumat (30/1) malam. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) ke Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM., Dt. Tan Batuah, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten I Pemkab Agam Yunilson, kepala OPD terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah hasil kunjungan Menteri PU yang berkaitan langsung dengan Kabupaten Agam. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian antara lain penanganan Pasar Padang Luar, rencana pembangunan fly over, serta perbaikan Jalan Malalak yang selama ini menjadi salah satu jalur vital namun rawan terdampak bencana.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Agam Benni Warlis menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung rencana pembangunan fly over dengan menyiapkan seluruh kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah.
Terkait penanganan kawasan Malalak, Pemkab Agam juga akan segera melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna mempercepat realisasinya.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa persoalan infrastruktur di Agam tidak hanya terfokus pada Jalan Malalak. Sejumlah ruas jalan lain yang terdampak bencana juga membutuhkan perhatian serius.
Beberapa di antaranya adalah ruas Jalan Manggopoh–Padang Lua, jalan di kawasan Maninjau, Koto Malintang, Kelok 44, Sungai Landia, hingga wilayah Kecamatan Matua yang mengalami banyak kejadian longsor dan badan jalan terban. Selain itu, jalan di Pagadih Kecamatan Palupuh serta jalur strategis menuju Kota Bukittinggi juga dinilai perlu segera ditangani.
“Kami sudah mengusulkan beberapa ruas jalan tersebut ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), namun yang terealisasi baru bersifat parsial. Ke depan, kami akan mengusulkan kembali agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sebagian,” harapnya.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat, sehingga penanganan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Agam dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. (pry)
