AGAM, METRO —Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung ruas Jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (28/1/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur strategis pascabencana hidrometeorologi yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Ruas Jalan Malalak merupakan jalur vital penghubung antarwilayah di Sumbar. Banjir bandang pada 26 November 2025 menyebabkan putusnya jembatan dan kerusakan berat di sejumlah titik, sehingga aktivitas ekonomi terhenti, pasar tutup, dan akses pendidikan terganggu karena warga harus menyeberangi sungai.
Andre Rosiade menegaskan bahwa kehadiran Menteri PU di lapangan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Ia menekankan bahwa pemulihan Jalan Malalak tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
“Jembatan ini sempat putus total dan aktivitas masyarakat lumpuh. Anak-anak sekolah harus menyeberang sungai. Karena itu kami mendorong agar penanganannya cepat, tetapi juga permanen dan aman ke depan,” ujar Andre di lokasi peninjauan.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Kementerian PU telah mengambil langkah cepat dengan memasang dua unit Jembatan Bailey sebagai solusi darurat agar mobilitas dan arus logistik tetap berjalan. Pembangunan tersebut diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu sejak bencana terjadi.
“Selain jembatan sementara armco dan Bailey, kami sedang menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen. Kondisi geografis Malalak cukup menantang karena curam, rawan longsor, dan berada di kawasan hutan lindung serta cagar budaya, sehingga desainnya harus benar-benar matang,” kata Dody.
Menurut Dody, Kementerian PU juga mengkaji pembangunan sabo dam sebagai bagian dari mitigasi bencana. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menahan aliran material dari kawasan pegunungan yang bermuara ke kilometer 74, titik yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang, sekaligus menjaga agar jalan tidak kembali terisolasi di masa mendatang.
Untuk mendukung pemulihan menyeluruh Jalan Malalak, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar yang dialokasikan melalui APBN tahun anggaran 2026–2027. Anggaran tersebut mencakup perbaikan jalan, pembangunan jembatan permanen, serta upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Selain sektor jalan dan jembatan, Kementerian PU juga mulai melakukan pemulihan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. Penanganan irigasi dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, dengan usulan anggaran sekitar Rp400 miliar. Pemulihan ini dinilai krusial karena sebagian besar warga di kawasan Malalak berprofesi sebagai petani.
Menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran, Dody memastikan bahwa fungsi Jembatan Bailey akan dijaga agar distribusi logistik tetap lancar. Kementerian PU juga menyiapkan langkah antisipasi penyediaan air bersih, termasuk pembangunan sumur bor di masjid-masjid jika terjadi gangguan pasokan.
Di sisi lain, pemerintah pusat turut menggulirkan program Padat Karya sebagai bagian dari pemulihan ekonomi warga terdampak bencana. Sekitar 40 ribu tenaga kerja lokal dilibatkan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, masyarakat terdampak bencana tidak boleh terganggu ekonominya. Karena itu kami libatkan langsung warga dalam program Padat Karya,” tegas Dody.
Peninjauan lapangan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V Naryo Widodo, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Gubernur Mahyeldi menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan menilai penanganan Jalan Malalak sangat menentukan kelancaran konektivitas serta pemulihan ekonomi Sumatera Barat.
“Jalan Malalak ini sangat vital. Kami berharap penanganannya tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berorientasi mitigasi bencana ke depan,” pungkas Mahyeldi. (*)
