BUKITTINGGI, METRO–Tiga kabupaten kota di bawah wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kota Bukittinggi berhasil meraih prestasi nasional dalam Universal Health Coverage (UHC) 2026.
“Ketiganya adalah Pemda Padang Panjang dan Pasaman untuk kategori Madya dan Kota Bukittinggi berhasil meraih kategori Pratama,” kata Kepala Cabang BPJS Bukittinggi, Haris Prayudi
Ia mengatakan prestasi ini diumumkan langsung di Jakarta yang diikuti secara daring oleh seluruh Kantor BPJS seluruh Indonesia dengan 31 provinsi dan 397 kabupaten kota.
Kriteria Penilaian Pemda Per Kategori Utama adalah cakupan kepesertaan minimal 99 persen dan tingkat keaktifan minimal 95 persen.
“Penduduk yang didaftarkan Pemda masing-masing juga minimal 18 persen dari total jumlah penduduk di wilayahnya kecuali tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen,” kata Haris.
Selain itu Pemerintah Daerah dengan status UHC Prioritas kabupaten kota serta status Pembayaran luran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.
“Sementara untuk kategori Madya, cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 85 persen dengan jumlah Penduduk yang didaftarkan pada segmen PBPU Pemda minimal 10 persen,” kata Haris.
Juga dilihat tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan jumlah Penduduk yang didaftarkan pada segmen PBPU Pemda minimal 25 persen.
“Padang Panjang dan Pasaman berhasil dengan status UHC Prioritas dan memiliki status pembayaran luran PBPU lunas hingga September 2025,” kata Haris.
Sementara itu, Kota Bukittinggi berhasil meraih prestasi Pratama dengan cakupan Kepesertaan minimal 98 persen.
“Tingkat keaktifan minimal 80 persen di Bukittinggi terpenuhi dengan status pembayaran luran PBPU lunas sampai September 2025,” kata Haris.
BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi mencakup lima daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang Panjang.
Pemerintah bersama BPJS Kesehatan menganugerahkan UHC Award 2026 kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten kota yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
“Universal Health Coverage bukan sekadar capaian angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya agar tetap sehat dan sejahtera,” ujar Ali Ghufron Mukti. (pry)
