KOTO TANGAH, METRO —Pemko Padang berupaya keras memulihkan infrastruktur pengairan pascabencana hidrometeorologi dengan memprioritaskan normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, serta penanganan krisis air bersih di sejumlah wilayah terdampak.
Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat meninjau langsung progres pengerjaan infrastruktur pengairan di Daerah Irigasi (DI) Koto Tuo dan DI Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1).
Fadly Amran mengatakan, pembangunan intake (pintu air) sementara menjadi prioritas utama guna memastikan aliran air kembali menjangkau permukiman dan lahan pertanian warga di tengah musim kekeringan pascabencana.
“Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, UPTD Balai SDA Wilayah Utara, serta partisipasi masyarakat, kita akan membangun intake sementara agar air segera mengaliri lahan pertanian dan permukiman warga,” ujarnya.
Pemko Padang telah menyiapkan langkah penanganan terukur menyikapi sumur warga yang mengering. Salah satunya melalui distribusi air bersih rutin dengan mobil tangki PDAM serta penyediaan hidran umum di titik-titik terdampak.
“Untuk upaya lanjutan, kita merencanakan pembangunan ratusan sumur bor komunal di fasilitas publik seperti masjid dan mushala,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemko Padang akan membangun infrastruktur permanen berupa sabo dam, cek dam, serta melakukan normalisasi hulu sungai untuk menekan risiko bencana berulang.
“Kita telah mengajukan usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp3,6 triliun kepada Pemerintah Pusat untuk pemulihan sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, dan sektor terdampak lainnya. Semoga dapat segera direalisasikan sehingga pemulihan berjalan optimal,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyebutkan langkah darurat yang dilakukan meliputi normalisasi sungai, pemasangan bronjong di titik rawan, penyediaan hidran umum, pembangunan sumur bor, serta optimalisasi jaringan irigasi untuk meningkatkan resapan dan debit air sumur warga.
“Untuk di DI Koto Tuo ini, setelah saluran kanan dinyatakan aman, pengerjaan dilanjutkan ke saluran kiri dengan sistem pompanisasi berkapasitas 500 liter per detik. Sementara di DI Lubuk Minturun, akan dilakukan pembangunan intake sementara dan pembersihan saluran,” sebutnya.
Rapat Koordinasi
Di hari yang sama, Pemko Padang menggelar Rapat Koordinasi Darurat Penanganan Kekeringan dan Krisis Air Bersih di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota, Senin (26/1).
Rapat ini dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi Pj Sekda Raju Minropa, Asisten I Tarmizi Ismail, Asisten II Didi Aryadi, serta sejumlah Kepala OPD, Camat, dan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang.
Fadly Amran menjelaskan bahwa kondisi kekeringan saat ini merupakan dampak lanjutan dari gangguan sumber air di Gunung Nago dan Sungai Batang Kuranji. Wilayah terdampak kekeringan paling signifikan meliputi Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah.
“Kekeringan dikarenakan gangguan sumber air di Gunung Nago dan sungai Batang Kuranji,” jelas wali kota.
Fadly Amran menekankan pentingnya akurasi data dan kepastian jadwal distribusi air kepada masyarakat. Menghindari tumpang tindih, seluruh armada pengangkut air bersih kini berada di bawah satu komando.
“Mulai saat ini pengangkutan air satu komando,” kata wali kota.
Pelayanan air bersih dikomandoi Kalaksa BPBD, Hendri Zulviton. Sebanyak 13 unit armada milik BPBD, Damkar, PU Balai, dan PMI dikerahkan setiap hari dengan rata-rata 30 kali ritase (round trip).
Setiap armada menyuplai lebih dari 100 kubik air per hari untuk warga terdampak, di luar pelanggan tetap PDAM.
Sementara itu, Dinas Perkim, sampai saat ini tengah memvalidasi rencana pembangunan sumur bor di 212 titik guna memastikan status lahan.
Sisi lain, berdasarkan prakiraan BMKG yang menyebutkan nihil hujan dalam sepekan ke depan, Pemko Padang menyiapkan langkah-langkah strategis. Seperti penggunaan pompa kapasitas 250-300 liter/detik di Irigasi Gunung Nago dan pemasangan pipa permanen untuk menekan biaya BBM.
“Kita tengah mempertimbangkan pembukaan pipa jalur Lambung Bukit untuk mengisi Hidran Umum (HU) secara langsung. Jika kondisi memburuk, kita akan berkoordinasi dengan Gubernur untuk pengajuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC),” kata wali kota.
“Krisis air di empat kecamatan utama ditargetkan mereda sebelum memasuki bulan suci Ramadhan,” pungkas wako. (oza)
