PADANG, METRO–Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2026, setelah menghadapi perlambatan akibat bencana hidrometeorolog di akhir 2025.
Hal itu diungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Abdul Majid Ikram dalam Dialog Ekonomi Sumatra Barat dengan tema “Peluang dan Tantangan Ekonomi Sumatra Barat 2026” di Aula Gedung Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Senin (19/1).
“Pertumbuhan ekonomi Sumbar 2026 diproyeksikan berada di kisaran 3,8 hingga 4,6 persen (year on year) yang didorong oleh penguatan permintaan domestik, kenaikan belanja pemerintah, serta percepatan investasi infrastruktur,” kata Abdul Majid.
Namun, ungkap Abdul Majid terdapat potential risk yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah, terutama apabila pemulihan ekonomi pascabencana tidak dilakukan secara cepat.
“Akselerasi pemulihan ekonomi pascabencana menjadi penting untuk memastikan roda ekonomi dan aktivitas sektor riil dapat berjalan. Di sisi lain, terdapat tekanan inflasi baik dari global maupun domestik yang perlu diwaspadai hingga memicu kenaikan harga komoditas seperti emas, serta ancaman cuaca ekstrem yang dapat mengganggu ketahanan pangan,” tutur dia.
Abdul Majid menuturkan, pada tahun 2025 merupakan periode penuh tekanan bagi perekonomian Sumbar. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya bertahan di sekitar 3,5 sampai 4,1 persen, di bawah rata-rata nasional. Kondisi itu terjadi akibat penurunan luas panen padi, perlambatan sektor konstruksi, serta tekanan inflasi yang dipicu cuaca ekstrem.
“Perlambatan sektor konstruksi tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran selama 2025 dan minimnya investasi infrastruktur sejak peresmian jalan tol pada 2024. Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong kembali dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Untuk membalikkan keadaan pada 2026, Abdul Majid menegaskan, pihaknya mengidentifikasi tiga sektor utama yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yaitu perdagangan, transportasi, dan konstruksi.
“Sektor perdagangan dan transportasi diperkirakan tumbuh seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas distribusi pascabencana. Sementara itu, sektor konstruksi diharapkan kembali bergerak melalui percepatan pembangunan dan masuknya kembali investasi pemerintah,” tutur dia,
Ditegaskan Abdul Majid, diperlukan upaya ekstra dalam hal mencari sumber pertumbuhan dari lapangan usaha non-tradisional penyumbang ekonomi saat ini mengingat target 7 persen belum pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus meningkat dari 5,7 persen pada 2026 menjadi 7,3 persen pada 2029.
“Saya mendorong Sumbar untuk mulai berani menjajaki sektor non-tradisional seperti industri data center, jasa kesehatan bertaraf internasional, dan optimalisasi energi terbarukan demi mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,3 persen di masa depan,”ujar Abdul Majid.
Menurut Abdul Majid, pertumbuhan ekonomi Sumbar pascapandemi Covid-19 masih berada di bawah capaian nasional yang mampu bertahan di kisaran 5 persen. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumbar rata-rata berada di kisaran 4 persen, meski sempat mencapai 5 persen pada triwulan II 2022 dan 5,13 persen pada triwulan II 2023.
“Perlambatan yang terjadi sejak triwulan II 2025 perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama memberikan masukan dan solusi. Kami masih optimistis pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 dapat bertahan di atas 3,5 persen, meskipun terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025,” pungkasnya.
Ketua Umum Kadin Sumbar, Buchari Bachter memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sepanjang 2025 menunjukkan tren perlambatan. Pada triwulan I 2025 ekonomi tumbuh 4,66 persen, kemudian menurun pada triwulan II sebesar 3,94 persen, dan kembali melemah pada triwulan III menjadi 3,36 persen.
“Menurut Buchari, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain menurunnya konsumsi masyarakat, lemahnya daya beli, serta dampak bencana alam pada akhir tahun yang memengaruhi sektor pariwisata dan distribusi logistik. Kondisi ini turut menekan kinerja sejumlah sektor unggulan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, beberapa sektor masih menjadi penopang ekonomi daerah. Pada 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi motor pertumbuhan, disusul industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa lainnya yang mencatat pertumbuhan cukup tinggi.
“Dari sisi iklim usaha, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar. Namun, penyaluran kredit UMKM hingga September 2025 mengalami kontraksi akibat meningkatnya kehati-hatian perbankan, seiring naiknya rasio kredit bermasalah atau non performing loan,” kata dia.
Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas, Ibnu Yahya, mengungkapkan perekonomian Sumbar berada pada fase krusial akibat pergeseran struktur ekonomi dan tekanan bencana alam. Tekanan berat datang dari bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai daerah di Sumbar, dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai yang paling terdampak. Ia menyebut estimasi kerusakan mencapai Rp15 triliun dengan nilai kerugian sekitar Rp7,8 triliun, angka yang masih berpotensi berubah seiring proses pendataan.
“Secara ilustratif, bencana dapat menurunkan PDB hingga 0,63 persen dan mendorong inflasi, namun investasi pascabencana menjadi kunci untuk mengembalikan pertumbuhan,” tegasnya. Ia menambahkan, sektor jasa keuangan dan industri pengolahan tercatat sebagai sektor yang paling mengalami penurunan dalam struktur input-output Sumbar.
Untuk 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar diproyeksikan berada di kisaran 3,3 persen, dengan harapan kembali menguat pada 2026 hingga mendekati target nasional 5,4 persen.
“Pemulihan ekonomi pascabencana harus dilakukan secara bertahap, mulai dari bantuan sosial dan akses keuangan, hingga revitalisasi pertanian, penguatan UMKM dan pariwisata, serta percepatan investasi dan diversifikasi ekonomi daerah,” tutupnya. (rgr)
