NIAS, METRO–Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung optimalisasi penyediaan dan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT)/BBM Subsidi dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)/BBM Kompensasi untuk nelayan di wilayah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menyampaikan, sektor perikanan mendominasi pekerjaan penduduk Nias Utara dengan produksi sekitar 16.000 ton pada tahun 2025 dan jumlah nelayan kurang lebih 3.300 penduduk.
Saat ini terdapat 4 penyalur BBM subsidi dan kompensasi di Nias Utara, terdiri dari 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 3 SPBU Kompak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan dilakukan penambahan SPBU Nelayan.
Beberapa lokasi yang diusulkan untuk dibangun penyalur BBM tersebut ditinjau langsung oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto.
“BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi dan kita mengecek langsung letak geografisnya apakah benar ini sebagai klaster SPBU untuk layanan kepada nelayan,” ujar Wahyudi, Kamis (15/01).
Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, diketahui lokasi usulan dibangunnya penyalur BBM di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga, sehingga selain kebutuhan BBM untuk nelayan, pemenuhan kebutuhan BBM bagi sektor pertanian, transportasi darat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan transportasi air yang menggunakan motor tempel dapat dipenuhi dari SPBU tersebut.
“Di Kecamatan Afulu dan Tuhemberua ini sudah ada perencanaan pembangunan penyalur BBM dengan target beroperasi tahun 2026. Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga konsumen pengguna dari sektor pertanian, transportasi darat, UMKM dan transportasi air yang menggunakan motor tempel. Jadi tidak hanya SPBU Nelayan, agar skala keekonomiannya masuk bagi mitra atau investor. Asas kebermanfaatannya juga lebih besar,” jelasnya.
Saat ini, jarak antar penyalur BBM dari kecamatan Sitolu Ori ke Kecamatan Lahewa Timur adalah 17 kilometer (KM). Sementara dari Lahewa Timur ke Lahewa jarak antar penyalur BBM adalah 19,2 KM.
“Yang terjauh adalah jarak penyalur BBM dari kecamatan Lahewa ke Kecamatan Alasa, yaitu sejauh 52,5 KM,” urai Wahyudi.
Terkait hal tersebut, Wahyudi mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan dan administrasi agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, atau Terpencil (3T) ini dapat segera beroperasi sebelum Desember 2026.
Wahyudi Anas juga mengingatkan pentingnya aspek legalitas untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. Nelayan diimbau untuk mengurus Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas.
“Dengan Surat Rekomendasi tersebut, nelayan akan mendapatkan prioritas dan jaminan harga sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi ini agar nelayan tidak lagi membeli dengan harga tinggi di pengecer,” pungkasnya.
Dukungan juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto. Agar aktivitas dan perekonomian masyarakat di Nias Utara meningkat, perlu dibangun penyalur BBM Satu Harga.
“Kepulauan Nias merupakan salah satu daerah terdepan dan terluar Indonesia, di mana Program BBM Satu Harga harus menjadi perhatian khusus kita. Kalau dilihat dari posisi masing-masing SPBU, jaraknya cukup jauh. Ada yang jaraknya 19 Kilometer (KM) hingga lebih jauh dari itu. Jika lokasi BBM Satu Harga sudah memenuhi syarat, pembangunannya hendaknya dipercepat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan harga BBM di sini mahal,” ungkap pria yang biasa dipanggil Baher ini.
Lokasi SPBU yang jauh, lanjut Baher, menjadikan masyarakat lebih memilih membeli BBM di luar SPBU. Alhasil harga yang harus dibayarkan menjadi lebih mahal.
“Kalau membeli di luar SPBU, penjual BBM tersebut tidak mungkin tidak dapat untung, sehingga yang muncul narasinya adalah BBM di Pulau Nias harganya mahal. Oleh karena itu, mari kita kolaborasi dan memperkuat peran agar BBM subsidi pemanfaatannya tepat sasaran,” tutupnya.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut Sunardi menegaskan dukungan PT Pertamina Patra Niaga terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Nias Utara terkait pembangunan lembaga penyalur BBM, khususnya yang ditujukan untuk sektor nelayan.
Sunardi mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, mayoritas lokasi tersebut sudah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga. “Dari empat titik yang diusulkan untuk dimunculkan lembaga penyalur segmentasi nelayan, tiga titik di antaranya sebenarnya sudah ada rencana pendirian lembaga penyalur BBM Satu Harga,” jelasnya.
Surnadi juga menyampaikan pentingnya aspek komersial dan keberlanjutan bisnis bagi investor. Bentuk fisik bangunan penyalur BBM akan disesuaikan dengan besaran pangsa pasar di wilayah tersebut.
“Kalau marketnya cukup besar, mungkin dibuat seperti bangunan SPBU reguler. Tetapi kalau segmennya kecil, kemungkinannya akan dibuat modular,” jelasnya. (rgr/rel)
