BUKITTINGGI, METRO–Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Kizlar Assad, menyatakan optimisme tinggi dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi satuan kerja yang kini dipimpinnya. Optimisme tersebut disampaikan Kizlar tak lama setelah resmi menjabat, sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian.
“Dengan capaian sebelumnya berupa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang terus kami pertahankan, maka setelah 2023 kami berkomitmen mengejar predikat WBBM melalui penguatan komitmen dan inovasi layanan keimigrasian terbaik,” ujar Kizlar Assad di Bukittinggi, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, predikat WBBM merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan WBK, sehingga harus diraih melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, prima, serta bebas dari pungutan liar. Hal ini diyakini dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi.
Selain mendorong perbaikan layanan, Kizlar juga menargetkan realisasi sejumlah agenda strategis, di antaranya pendirian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Pasaman Barat serta peningkatan status Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.
“Kami juga fokus merealisasikan target pelayanan, seperti pembentukan UKK di Pasaman Barat dan mendorong peningkatan status Kantor Imigrasi di sana,” jelasnya.
Ia menegaskan, berbagai program kerja dan capaian positif yang telah dirintis pada masa kepemimpinan sebelumnya akan terus dipertahankan, sekaligus ditingkatkan demi pelayanan keimigrasian yang semakin baik.
“Dengan keterbatasan personel yang ada, kami membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media, terutama dalam upaya penegakan hukum keimigrasian,” kata Kizlar.
Khusus di Kota Bukittinggi, Kizlar memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya melalui pembukaan layanan penerbitan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) pada awal 2026.
“Kami bersama pimpinan daerah Bukittinggi optimis layanan pengurusan paspor ini memiliki potensi besar. Dengan jadwal awal satu hari dalam sepekan, masyarakat yang berbelanja atau berwisata dapat sekaligus mengurus paspor,” ujarnya.
Dalam hal penegakan hukum, Imigrasi Agam terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) bersama pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait di seluruh wilayah kerja.
Sebelumnya, Kizlar Assad pernah bertugas di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Berbekal pengalaman tersebut, ia menilai kondisi pengawasan orang asing di Sumatera Barat relatif lebih kondusif.
“Jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan, saya optimis kondisi di Agam dan sekitarnya relatif lebih aman. Namun demikian, Imigrasi Agam tetap siaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam memiliki wilayah kerja yang cukup luas, meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, serta Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang. (pry)
