SUDIRMAN, METRO—Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mendesak percepatan penanganan darurat dan mitigasi bencana jangka panjang bagi warga Kota Padang yang bermukim di zona merah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumbar, di Auditorium Gubernuran. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, gubernur, serta kepala daerah se-Sumatera Barat.
Agenda utama yang dibahas adalah pembaruan situasi pasca pembentukan Satgas berdasarkan Keputusan Presiden, sekaligus evaluasi penanganan pasca bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir melaporkan bahwa kondisi arus sungai di Kota Padang sudah sangat dangkal, yang memicu kekhawatiran masyarakat setiap kali hujan turun. Kedangkalan ini telah menyebabkan dampak nyata, termasuk peristiwa pada awal Januari lalu di mana tujuh rumah warga hanyut terbawa arus.
“Kami memohon bantuan melalui pemerintah pusat agar Balai Wilayah Sungai (BWS) dapat lebih cepat melakukan penanganan darurat dan sedimentasi,” ujar Wawako Maigus Nasir dalam rapat tersebut.
Selain pengerukan sungai, Pemko Padang juga fokus pada pembersihan data warga terdampak di Kecamatan Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah yang belum terakomodasi sepenuhnya.
Buya Maigus Nasir menekankan pentingnya relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai untuk menghindari risiko bencana di masa depan. Untuk mendukung hal ini, Pemko Padang telah menyiapkan lahan relokasi agar warga tetap berada di lingkungan yang tidak jauh dari lokasi semula.
Merespons permintaan tersebut, pihak Satgas dan kementerian terkait menginstruksikan agar data warga yang perlu direlokasi segera diusulkan secara mendetail (by name by address).
Penanganan rumah warga akan dibagi dalam dua skema, yaitu pembangunan di kawasan relokasi baru yang ditangani Kementerian PKP dan pembangunan hunian tetap di lahan pribadi melalui mekanisme BPP.
Langkah-langkah tersebut diharapkan masuk dalam program R3P atau skema hibah bantuan dari BNPB guna memastikan keselamatan warga Kota Padang sebelum bencana serupa kembali berulang.
Sementara itu, menurut Mendagri, seluruh kebijakan dan bentuk intervensi pemerintah dalam penanganan bencana harus berbasis pada data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam penanganan kebencanaan, kuncinya adalah pendataan. Data harus cepat dan akurat, karena itulah yang menjadi dasar dalam menyusun setiap kebijakan. Itulah tujuan utama rakor ini,” tegas Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera.
Mendagri menjelaskan, pemerintah menggunakan enam indikator utama sebagai acuan dalam menilai progres pemulihan pascabencana di daerah terdampak. Keenam indikator tersebut meliputi berjalannya roda pemerintahan, layanan publik, akses jalan, aktivitas perekonomian, aktivitas sosial kemasyarakatan, serta ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Khusus untuk Sumbar, Mendagri menilai proses pemulihan secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, sebanyak 12 daerah telah berangsur pulih, sementara empat daerah lainnya masih membutuhkan penanganan lebih intensif, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padangpariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. (*/ren)
