AGAM/BUKITTINGGI

Cuaca Ekstrem Hambat Pembangunan, Target Huntara Awal Januari Gagal, Baru 50 Persen, Dikebut Sebelum Ramadan

0
×

Cuaca Ekstrem Hambat Pembangunan, Target Huntara Awal Januari Gagal, Baru 50 Persen, Dikebut Sebelum Ramadan

Sebarkan artikel ini
HUNTARA— Target Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan huntara bagi korban banjir dan longsor selesai pada awal Januari 2026 dipastikan belum dapat terealisasi di Kabupaten Agam. Hingga pertengahan Januari, progres pembangunan baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen dan masih tersebar di sejumlah lokasi.

AGAM, METRO–Target Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor selesai pada awal Januari 2026 dipastikan belum dapat terealisasi di Kabupaten Agam. Hingga pertengahan Januari, progres pembangunan huntara di daerah ter­sebut baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen dan ma­sih tersebar di sejumlah lokasi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam, Rahmad Lasmono, mengakui ada­nya keterlambatan signifikan dalam penyelesaian huntara. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mempercepat pembangunan agar hunian tersebut bisa ditempati sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

“Awalnya memang ditargetkan rampung awal Januari. Namun dengan kondisi cuaca ekstrem, target itu tidak mungkin tercapai. Sekarang fokus kita percepatan, dengan harapan sebelum Ramadhan huntara sudah bisa dihuni,” ujar Rahmad, Selasa (13/1).

Menurutnya, curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menjadi kendala utama di lapangan. Sejumlah pekerjaan penting, seperti pengerjaan struktur bangunan, lantai, hingga pemasangan material, terpaksa tertunda karena kondisi cuaca tidak memungkinkan.

“Kalau hujan turun, pekerjaan struktur dan lantai tidak bisa dilakukan. Itu yang paling menghambat progres,” katanya.

Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana masih berada pada tahap awal, yakni pematangan lahan.

Pemerintah Kabupaten Agam mencatat kebutuhan huntara mencapai 518 unit bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat akibat bencana banjir dan longsor. Huntara ini disiapkan sebagai solusi darurat sebelum para korban direlokasi ke hunian tetap.

Baca Juga  Pemkab Agam Komitmen Jaga Stabilitas Harga Menjelang Ramadan

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Agam, Ir. Rudi Hendri, menjelaskan bahwa penyediaan huntara bertujuan agar korban bencana tidak terlalu lama tinggal di pengungsian maupun di kawasan rawan bencana.

“Huntara ini sifatnya solusi jangka pendek. Sambil berjalan, kami juga menyiapkan perencanaan menuju hunian tetap,” ungkap Rudi.

Berdasarkan data Perkim Agam, kebutuhan huntara terbesar berada di Kecamatan Palembayan dengan 205 kepala keluarga (KK), disusul Kecamatan Tanjung Raya sebanyak 181 KK, IV Koto 66 KK, Palupuh 51 KK, dan Malalak 15 KK.

Di Kecamatan Palembayan, huntara dibangun di beberapa lokasi, di antaranya Lapangan Bola SDN 05 Kayu Pasak, Lapangan Bola Padang Sibabaju Jorong Kayu Pasak Timur, serta Lapangan Bola Jajaran Tantaman. Salah satu titik yang sudah mulai dikerjakan berada di Lapangan Bola SDN 05 Kayu Pasak.

Untuk Kecamatan IV Koto, huntara direncanakan dibangun di wilayah DOB Bancah, Nagari Balingka. Sementara di Kecamatan Malalak, lokasi pembangunan berada di La­pangan Lambeh, Jorong Bukik Malanca.

Adapun di Kecamatan Palupuh, huntara akan dibangun di Lapangan Pakan Salasa Jorong Sungai Guntuang dan Lapangan Jorong Bateh Gadang. Di Kecamatan Tanjung Raya, huntara disiapkan antara lain di Kampung Ujung Jorong Bancah, Nagari Maninjau, serta OW Linggai Nagari Duo Koto.

Baca Juga  KPU Coklit Data Keluarga Wali Kota

Untuk jangka panjang, Pem­kab Agam juga telah menyiapkan lahan hunian tetap di kawasan Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang, Palembayan. Saat ini, lahan tersebut masih dalam tahap pematangan.

“Kita harapkan setelah masa tinggal di huntara selesai, warga bisa segera dipindahkan ke huntap. Namun proses ini bertahap dan membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi serta pusat,” jelas Rudi.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan skema nasional penanganan hunian korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa rumah rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara rumah rusak berat akan difasilitasi melalui penyediaan huntara dan huntap.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau mengontrak. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan.

Di Sumatra Barat, tercatat sebanyak 1.743 KK telah masuk sebagai penerima DTH tahap awal. Namun di Kabupaten Agam, warga yang rumahnya hancur masih harus bersabar menunggu rampungnya pembangunan huntara, di tengah cuaca ekstrem yang terus menguji kecepatan pemulihan pascabencana. (pry)