Kota Padang Masuk Masa Transisi Pemulihan Pascabencana, Pasar Simpang Haru dan Bumi Perkemahan jadi Lokasi Huntap

A.YANI, METRO—Pemerintah Kota Padang resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana hidrometeorologi per 22 Desember 2025, sehingga Kota Padang kini memasuki masa transisi menuju pemulihan pascabencana.

Hal ini disampaikan Wa­kil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam Ra­pat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana bersama Peme­rintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang diikuti secara virtual dari kediaman resmi Wali Kota Padang, Senin (22/12). Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang dan sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang.

Wawako Maigus Nasir yang mengikuti rapat dari Rumah Dinas Walikota Padang menyampaikan bahwa di Kota Padang ma­sih terdapat dua orang korban hilang yang masih belum ditemukan.

“Sementara untuk yang 11 orang korban lain sudah ditemukan,” kata Maigus Nasir.

Terkait korban yang masih belum ditemukan itu, berdasarkan komunikasi dengan pihak keluarga, maka proses pencarian sudah dihentikan.

Dia menyebut, untuk korban yang masih belum ditemukan tersebut, berdasarkan komunikasi Pemko Padang dengan pihak keluarga maka proses pencarian dihentikan mulai Senin (22/12).

Selanjutnya, terkait pe­ngungsi terdapat 658 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah itu, sebanyak 93 KK dengan 365 jiwa ditempatkan pada di Huntara.

“Selebihnya itu melaksanakan hunian sementara mandiri. Ada yang di rumah keluarga dan ada yang juga menyewa dan tentu harapannya adalah mereka akan bisa mendapatkan dana tunggu hunian,” ujar Maigus Nasir.

Buya Maigus Nasir juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk hunian tetap pengungsi, masing-masing di belakang Pasar Simpang Haru dan Bumi Perkemahan dengan total lahan 3 hektare. Dia berharap, pemerintah pusat dapat mem­fasilitasi pembangu­nan hunian tetap tersebut.

Bencana yang melanda Kota Padang disebutnya juga mengakibatkan kerusakan irigasi yang mengakibatkan 4.140 hektare sawah tidak bisa digarap. Tidak hanya itu, sebanyak 9 jembatan juga rusak dan beberapa sekolah menga­lami rusak berat. (ren)