JAKARTA, METRO—Konsistensi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana kembali ditegaskan melalui langkah konkret di tingkat pusat. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade secara langsung mendatangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mengawal alokasi anggaran Rp1,2 triliun bagi perbaikan 20 ruas jalan provinsi di Sumatra Barat (Sumbar) melalui APBN.
Pertemuan yang berlangsung Jumat (19/12/2025) tersebut menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Sumbar pascabencana bukanlah agenda simbolik, melainkan bagian dari rantai komando kebijakan nasional yang langsung ditindaklanjuti oleh kader dan pembantu pemerintah di Senayan.
Andre menyampaikan, usulan perbaikan infrastruktur itu merupakan permintaan resmi Gubernur Sumbar Mahyeldi yang meminta dukungan DPR RI untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana benar-benar masuk dalam prioritas APBN.
Surat yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi bernomor 600.1.1/8422-BMCKTR/BM-2025 tersebut berisi permohonan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Sumbar pascabencana hidrometeorologi. Surat tertanggal 18 Desember 2025 itu ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta.
“Presiden Prabowo sudah memberi arahan jelas, negara harus hadir, cepat, dan tuntas. Tugas kami di DPR adalah menerjemahkan arahan itu menjadi keputusan anggaran dan eksekusi di kementerian teknis,” tegas Andre Rosiade saat menyerahkan surat usulan resmi kepada Menteri PU.
Andre menjelaskan, total kebutuhan anggaran perbaikan 20 ruas jalan provinsi tersebut mencapai Rp1.207.500.000.000 dan diusulkan melalui skema dana Rehab-Rekon APBN. Ruas-ruas tersebut merupakan jalur vital penghubung antarwilayah, penopang logistik, serta urat nadi pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Barat pascabencana.
Respons tegas datang dari Menteri PU Dody Hanggodo yang langsung menyatakan kesiapan kementeriannya untuk menindaklanjuti usulan tersebut. “Oke, siap. Kita eksekusi,” ujar Dody singkat namun lugas, menandakan keselarasan antara kebijakan presiden, DPR RI, dan kementerian teknis.
Anggaran perbaikan jalan tersebut dialokasikan untuk 20 ruas strategis di berbagai wilayah Sumbar, meliputi Simpang Koto Mambang–Balingka sebesar Rp400 miliar, Pasar Baru–Alahan Panjang sebesar Rp275 miliar, Sasak–Maligi sebesar Rp110 miliar, Tiku–Sasak sebesar Rp165 miliar, dan Manggopoh–Padang Luar sebesar Rp75 miliar.
Panti–Simpang Empat sebesar Rp15 miliar, Bts. Payakumbuh–Suliki–Koto Tinggi sebesar Rp15 miliar, Palupuh–Pua Gadih–Koto Tinggi sebesar Rp15 miliar, Matur–Palembayan sebesar Rp20 miliar, Palembayan–Palupuh (Simp. Patai) sebesar Rp15 miliar, Simp. Ganting Payo–Batas Tanah Datar–Sumani sebesar Rp8 miliar, Teluk Bayur–Nipah–Purus sebesar Rp5 miliar, dan Lubuk Basung–Sei Limau sebesar Rp10 miliar.
Selanjutnya Padang Aro–Lubuk Malako sebesar Rp4 miliar, Ruas Kantor Camat–Berkat sebesar Rp5 miliar, Surantih–Kayu Aro–Langgai sebesar Rp5,5 miliar, Padang Koto Gadang–Palembayan sebesar Rp5 miliar, Pangkalan Koto Baru–Sialang–Gelugur sebesar Rp25 miliar, Lubuk Sikaping (Simpang Daliak)–Talu (Simpang Ganting) sebesar Rp15 miliar, serta Singkarak–Aripan–Tj. Balit–Padang Ganting sebesar Rp10 miliar.
Andre menegaskan, pengawalan anggaran ini merupakan bagian dari politik kehadiran negara yang menjadi garis kebijakan utama pemerintahan Prabowo. Ia menilai, pembangunan pascabencana tidak boleh terhambat birokrasi atau tarik-ulur kewenangan pusat dan daerah.
“Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab negara. Presiden Prabowo sudah turun langsung ke daerah, dan kami memastikan kebijakan itu dikunci lewat APBN. Inilah wajah politik nasional yang bekerja: cepat, terukur, dan berdampak langsung ke rakyat,” kata Andre, Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM). (*)
