JAKARTA, METRO–Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menginisiasi langkah transformasi kelembagaan dengan mengajukan usulan peningkatan status menjadi kementerian.
Gagasan ini muncul seiring makin rumitnya isu perlindungan konsumen, yang tercermin dari tren kenaikan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua BPKN RI Mufti Mubarok mengungkapkan, selama periode 2023 hingga 2025 tercatat sebanyak 3.582 laporan pengaduan konsumen, dengan sektor jasa keuangan sebagai penyumbang kasus terbanyak.
Situasi tersebut menunjukkan tantangan perlindungan konsumen yang kian kompleks, terutama di tengah pesatnya transaksi digital dan besarnya jumlah penduduk Indonesia.
“Perlindungan konsumen hari ini jauh lebih kompleks. Dengan penduduk sekitar 280 juta, Indonesia membutuhkan otoritas perlindungan konsumen yang kuat, terpusat, dan responsif,” ujar Mufti dalam konferensi pers di kantor BPKN, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Rencana peningkatan status BPKN menjadi kementerian itu dimasukkan dalam Agenda Strategis 2026.
Usulan tersebut berjalan beriringan dengan dorongan agar Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUUPK) dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Menurut Mufti, pengesahan RUUPK menjadi fondasi penting untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen sekaligus memberikan kejelasan mengenai kewenangan lembaga.
“Pengesahan RUUPK pada 2026 ini penting dan harus segera. Transformasi BPKN menjadi kementerian juga harapan kami,” katanya.
Ia menambahkan, terdapat perbedaan mendasar antara posisi badan non-kementerian dan kementerian, khususnya dalam aspek anggaran, sumber daya manusia, serta cakupan kewenangan.
Keterbatasan tersebut dinilai masih menghambat optimalisasi peran BPKN dalam menangani pengaduan konsumen secara lebih intensif.
“Perbedaan status berdampak langsung pada operasional. Anggaran kami sangat terbatas dan kewenangan juga masih sempit, sehingga penanganan kasus belum bisa maksimal,” ujarnya.
Mengenai tindak lanjut usulan tersebut, Mufti menyampaikan bahwa BPKN telah memulai komunikasi dan lobi awal dengan Kementerian Sekretariat Negara.
Ia berharap pada 2026 nanti pihaknya dapat memaparkan langsung gagasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Komunikasi sudah kami lakukan, baik dengan Setneg maupun para menteri terkait. Ke depan tentu kami siapkan langkah resmi, termasuk persuratan dan kesiapan kelembagaan, apabila usulan ini mendapat persetujuan Presiden,” pungkas Mufti. (jpg)
