PADANG, METRO—Kisruh aset dan tanah wakaf milik Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Sumatera Barat kembali mencuat. Konflik yang telah berlangsung sejak 2022 hingga 2025 itu tak kunjung menemui titik terang, bahkan kian melebar dan berdampak serius terhadap keberlangsungan pendidikan di bawah naungan Yayasan Doktor Haji Abdullah Ahmad, Jalan No. 10 Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur.
Dampak paling nyata dari konflik berkepanjangan ini adalah menurunnya minat generasi muda untuk menimba ilmu di sekolah-sekolah PGAI. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik juga kian terpuruk. Sejumlah guru mengaku gaji mereka kerap tertunggak hingga enam sampai delapan bulan, itupun nominal yang diterima dinilai jauh dari mencukupi kebutuhan hidup.
Kepala Sekolah PGAI Sumbar, Yurnalis, S.Ag., M.Pd., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pembina Yayasan, mengungkapkan bahwa situasi semakin memanas setelah adanya dugaan aksi sekelompok orang tak dikenal yang masuk ke lingkungan sekolah pada Rabu (10/12).
“Kami sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang. Kami khawatir aksi itu akan memicu kegaduhan karena diduga dilakukan oleh pihak tertentu,” ujar Yurnalis saat konferensi pers, Sabtu (13/12).
Didampingi kuasa hukumnya, Jufri, SH, MH, Kepala Sekretariat Yayasan Drs. Norman, serta sejumlah kepala sekolah, Yurnalis menegaskan bahwa konflik internal ini disinyalir dipicu oleh ulah segelintir pihak yang dinilai berupaya merusak tatanan organisasi.
“Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan dunia pendidikan tidak terus menjadi korban,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Yayasan, Jufri, SH, MH, menjelaskan bahwa konflik ini telah menelurkan sedikitnya lima laporan polisi sejak 2022. Dari jumlah tersebut, dua kasus telah dinyatakan selesai, sementara tiga lainnya masih dalam proses penanganan.
“Tiga kasus yang belum tuntas itu masing-masing terkait dugaan pemungutan sewa aset, dugaan penggelapan dana panti asuhan, serta pengambilan paksa brankas,” jelas Jufri.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut. Bahkan, jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, pihaknya berencana melaporkan penanganan kasus ini ke Propam Polda Sumbar.
Minat Belajar Merosot, Guru Bertahan dengan Pengabdian
Kondisi memprihatinkan juga disampaikan Kepala Sekolah SMP PGAI, Yenti Puspita. Ia mengungkapkan bahwa konflik yang berulang kali terjadi telah membuat kepercayaan masyarakat menurun drastis.
“Dulu siswa SMP mencapai 30 orang, sekarang tinggal 12 siswa. Kondisi serupa juga terjadi di tingkat TK, SD, hingga SMA. Jumlah peserta didik sangat minim,” ungkap Yenti.
Lebih memprihatinkan lagi, para guru mengaku belum menerima gaji selama delapan bulan terakhir. Gaji yang dinanti pun, kata Yenti, kerap tidak sebanding dengan kebutuhan dasar sehari-hari.
“Untuk beli BBM saja sering tidak cukup. Namun, kami para guru tetap bertahan karena kecintaan terhadap PGAI. Kami tetap mengabdi dan berharap kejayaan PGAI seperti masa lalu bisa kembali,” katanya.
Yenti menambahkan, PGAI merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh para ulama Sumatera Barat melalui wakaf demi kepentingan umat. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab moral seluruh pengurus untuk segera diselesaikan.
“Kami tidak menggantungkan hidup di PGAI. Niat kami hanya ingin mengembangkan dan menyelamatkan lembaga ini demi masa depan pendidikan umat,” ucapnya lirih. (ped)
