DHARMASRAYA, METRO—Setelah empat bulan proses penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya akhirnya menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya. Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Kepala Kejari Dharmasraya, Sumanggar Siagian, dalam konferensi pers di kantor kejaksaan setempat, Selasa (9/12).
Tersangka berinisial BY, seorang pejabat laki-laki yang menjabat sebagai Kabid sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di BKD Dharmasraya.
“Tim penyidik menyimpulkan tersangka BY menyalahgunakan wewenang atau jabatan sebagai Kabid atau Kuasa BUD, dan hari ini ditetapkan secara resmi sebagai tersangka,” ujar Kajari didampingi Kasi Intel Roby Hidayat dan tim penyidik.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap BY.
“Tersangka akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III selama 20 hari ke depan,” jelas Sumanggar.
Kasus dugaan korupsi tersebut terjadi dalam rentang Januari hingga Mei 2025. Berdasarkan hasil penyidikan, BY diduga telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dan pencairan dana itu masuk ke rekening pribadi BY selaku Kabid Perbendaharaan BKD.
Tidak hanya sampai di situ, tersangka kembali menerbitkan SP2D ganda untuk kegiatan yang sama di Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
“Pencairan dilakukan dua kali. Pertama melalui kegiatan Dinas Pendidikan sebesar Rp457 juta, dan kedua melalui Sekretariat DPRD sebesar Rp132 juta,” ungkap Kajari.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Dharmasraya, total kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp589 juta. (dpr)
