JAKARTA, METRO – Meski terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta seluruh elemen masyarakat, agar dapat menahan diri dan tetap berkomitmen mewujudkan semua proses pemilu yang kondusif dan damai.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengajak semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. “Euforia saling klaim menang dari masing-masing pasang calon presiden dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan hendaknya tidak mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di dalam negeri,” kata Nono dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, Masa Sidang Kelima, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (30/4).
Nono menjelaskan, dalam pelaksanaan Pemilu 2019, DPD RI menganggap, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dikaji ulang dengan pertimbangan banyaknya persoalan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adanya korban jiwa dari anggota KPPS sebanyak 318 orang, dan ribuan anggota KPPS dilaporkan sakit setelah bertugas melakukan pemungutan suara.
”Kami ikut prihatin dan belasungkawa terhadap korban yang sudah mencapai di angka 300 lebih. Saya kira ini bukan hanya catatan bagi kita semua bahwa pemilu kali ini menelan korban yang luar biasa. Oleh karena itu, ke depan memerlukan kajian kita bersama, semua pihak merasakan hal itu, dan perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Kaji secara mendalam dan lakukan simulasi. Nanti ke depan seperti apa, kita berharap ada keputusan yang terbaik,” pinta Nono pada kesempatan yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek.
Karena fakta tersebut, Nono mengimbau semua pihak dapat menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu institusi Negara yang ditugaskan merekapitulasi akhir suara yang diumumkan pada 22 Mei nanti. Jangan sampai berbagai permasalahan yang muncul mengarah pada tindakan-tindakan pengerahan massa yang berakibat pada tindakan anarkis yang melanggar hukum.
Nono berharap agar pemerintah, khususnya untuk TNI-Polri melakukan pengamanan dengan semestinya, dan bila perlu tindakan tegas apabila sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan. “Kita sebagai bangsa yang semakin dewasa memaknai demokrasi, harusnya apapun proses demokrasi pasti ada menang dan kalah. Yang kalah jangan ngawur melakukan tindakan yang merugikan kita semua,” tegas Nono.
Selain soal pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah tingginya harga tiket pesawat dan antisipasi kenaikan harga sembako menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tingginya harga tiket pesawat kata Nono, tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga mengganggu sektor ekonomi dan pariwisata daerah.
Harga tiket pesawat yang tinggi, mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan di berbagai daerah. Karena itu DPD RI katanya, kembali meminta pemerintah sebagai regulator penerbangan agar dapat menertibkan maskapai-maskapai penerbangan yang masih belum menunjukkan keberpihakan pada masyarakat dan bangsa.
“Komite II DPD RI yang bermitra dengan pihak-pihak terkait dengan dunia penerbangan kiranya dapat segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik ini,” pinta Nono.
Terkait antisipasi kenaikan harga sembako menjelang bulan Ramadhan, dalam Sidang Paripurna itu pula Wakil Ketua DPD RI DPD RI Darmayanti Lubis meminta pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menjelaskan, pada masa menjelang Ramadhan, permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok pasti meningkat, dan mendorong naiknya harga kebutuhan pokok yang tinggi. Dirinya meminta pemerintah memastikan ketersedian kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. DPD RI kata Darmayanti, juga akan melakukan pengawasan di setiap daerah, agar tercipta stabilitas harga di masyarakat.
“Ini harus disikapi oleh semua pihak, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman di legislatif juga. Pemerintah harus melakukan operasi pasar, dan teman-teman di legislatif sebaiknya juga melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga,” pinta Darmayanti. (fas/adv)
