PADANG, METRO—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung proses rekapitulasi data dampak dan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di provinsi tersebut. Ia menyebut, peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan dan mengukur evektivitas langkah penanganan yang telah dilakukan.
“Besok masa status tanggap darurat akan berakhir, kesahihan data penting karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya,” tutur Mahyeldi saat melakukan peninjauan ke Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Sumbar, yang berlokasi di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (7/12).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma Munaf, serta sejumlah perangkat daerah. Mereka bersama-sama mengecek sejumlah titik terdampak dan memastikan kesiapsiagaan tim di lapangan.
“Kami memastikan seluruh unsur pemerintah daerah bergerak cepat. Penanganan darurat harus diprioritaskan, terutama evakuasi, pembukaan akses jalan, serta distribusi logistik,” tegasnya.
Terkait mitigasi jangka panjang, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar telah menggalakkan penanaman pohon di hutan produktif yang berpotensi rawan bencana. Pemerintah juga telah mengidentifikasi titik-titik rawan longsor dan melarang warga mendirikan bangunan di area tersebut.
Ia menyebut penanaman pohon bambu yang telah dilakukan sejak sembilan bulan lalu merupakan langkah penting, karena tanaman tersebut terbukti mampu menahan aliran air saat curah hujan tinggi.
“Ini sejalan dengan pepatah ‘bagaikan aur dengan tebing’, yang menggambarkan pentingnya saling membantu dan melengkapi. Akar bambu mencengkeram tebing agar tidak longsor, sementara tebing menopang bambu untuk tumbuh,” jelasnya.
Makna pepatah itu, kata Gubernur, mencerminkan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga wilayah dari bencana. Pemerintah pun berkomitmen terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, instansi terkait, relawan, dan masyarakat.
