POLIKO, METRO –Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 di halaman Balai Kota Payakumbuh, baru-baru ini Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju” yang mencerminkan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga soliditas, integritas, dan profesionalisme dalam mendukung kemajuan bangsa.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat tertulis Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
Dalam amanat tersebut, disampaikan bahwa seluruh anggota KORPRI harus terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui pelayanan yang tulus, profesional, serta berintegritas demi mewujudkan Indonesia Maju.
Turut dijelaskan pula sejarah lahirnya KORPRI sebagai wadah perhimpunan Pegawai RI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 oleh Presiden Soeharto, pada 29 November 1971. “Kita bersyukur hari ini dapat memperingati HUT ke-54 KORPRI. Atas nama organisasi KORPRI dan secara pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota KORPRI di manapun berada,” demikian amanat Ketua Umum yang dibacakan Zulmaeta.
Wali Kota pilihan rakyat ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dharma bakti, dedikasi, dan loyalitas anggota KORPRI selama lebih dari setengah abad dalam menjalankan tugas negara, melayani masyarakat dengan sepenuh jiwa, profesional, serta berkontribusi besar bagi kejayaan bangsa dan kemajuan negara.
Amanat tersebut juga menegaskan kesejahteraan anggota KORPRI harus menjadi perhatian utama, termasuk pengembangan karier yang bebas dari campur tangan politik agar netralitas ASN tetap terjaga.
Selain itu, Pemerintah berkomitmen memperkuat KORPRI melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi landasan penguatan profesi ASN, kode etik, serta peningkatan kualitas pelayanan. Sebagai organisasi terbesar ASN, KORPRI memiliki peran penting dalam mengawal implementasi kebijakan pembangunan nasional.
