PADANG, METRO—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat bertambah menjadi 236 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang, hingga Rabu sore (3/12).
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban meninggal di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bertambah menjadi 810 jiwa dam sebanyak 612 orang masih dalam proses pencarian.
Rinciannya korban meninggal di Aceh sebanyak 272 orang dan 193 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 297 orang dan korban hilang 159 orang.
Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.600 orang di tiga provinsi tersebut. Lalu, jumlah total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,2 juta jiwa.
Ribuan rumah rusak parah, puluhan jembatan putus, dan sejumlah wilayah terisolasi akibat akses jalan tertimbun longsor atau terendam banjir. Tim gabungan dari berbagai instansi masih terus mengevakuasi warga, menyalurkan bantuan, serta mencari korban hilang di lokasi-lokasi terdampak.
Pemerintah masih belum menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional, meski sudah banyak desakan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengatakan meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan bencana sudah dilakukan secara nasional. Pratikno menjelaskan seluruh kementerian/lembaga telah diperintahkan Presiden Prabowo untuk mengerahkan sumber daya maksimal.
“Seluruh kementerian/lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI-Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Jadi sekali lagi penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma.
Anggaran Daerah Menipis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak kepala daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melaporkan keterbatasan anggaran dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Keluhan itu muncul karena anggaran belanja tak terduga (BTT) di sebagian besar daerah sudah hampir habis menjelang akhir tahun.
“Saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah. Karena sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka sudah sangat tipis. Padahal biasanya anggaran itu yang digunakan untuk penanganan darurat seperti ini,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
Untuk mengatasi situasi tersebut, Tito menyebut telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar saling membantu. Ia meminta daerah yang anggarannya masih memadai untuk mendukung wilayah yang mengalami kekurangan dana.
“Ini waktunya rekan-rekan kepala daerah saling bantu satu sama lain, karena bencana seperti ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja,” ujarnya.
Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatra itu menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang terus bertambah.
Tito menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat agar proses penanganan bencana berjalan maksimal. Pemerintah juga tengah mengevaluasi kebutuhan tambahan anggaran untuk membantu daerah-daerah yang terdampak paling parah. (*)
