PADANG, METRO—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), merilis data terbaru korban bencana hingga penanganan banjir dan longsor yang melanda Ranah Minang. Hingga Senin (1/12) pukul 21.00 WIB, jumlah korban meninggal sudah 166 orang dan 111 orang dilaporkan hilang.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan data tersebut dihimpun dari laporan resmi kabupaten dan kota terdampak. Pencatatan terbaru menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah korban meninggal dan hilang.
“Korban meninggal terbanyak di Kabupaten Agam yakni 118 orang dan 72 masih dilakukan pencarian. Disusul Kota Padangpanjang, 21 orang meninggal dunia dan 32 orang dilaporkan hilang. Sedangkan di Kota Padang, 12 orang meninggal,” ungkap Arry kepada wartawan.
Sementara, terkati total kerugian akibat bencana yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar, kata Arry, telah melampaui angka satu triliun rupiah. Dampak kerusakan tersebut menjangkau berbagai sektor, mulai dari permukiman, lahan pertanian, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Data ini merupakan laporan terkini dari tim di lapangan yang terus melakukan pencarian dan pendataan. Proses pembaruan data dilakukan dua kali sehari untuk memastikan informasi yang diterima publik tetap akurat,” tutur dia.
Selain korban jiwa, Arry menambahkan, bencana ini juga menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Tercatat lebih dari 33.000 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang beragam.
“Tidak hanya itu, sekitar 16.000 hektare lahan pertanian turut terdampak, mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Kerusakan juga menimpa fasilitas umum, meliputi 99 sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, dan 13 perkantoran pemerintah,” ujarnya.
Kerusakan lainnya, kata Arry, infrastruktur pendukung seperti 72 jaringan irigasi, 10 bendungan, satu talud, serta satu ruas jalan dan satu jembatan juga mengalami kerusakan signifikan. Secara keseluruhan, lebih dari empat kilometer ruas jalan dinyatakan rusak berat.
“Pemprov Sumbar elah menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November 2025 sebagai langkah percepatan penanganan. Dengan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengerahkan sumber daya secara lebih cepat dan terkoordinasi untuk membantu warga di wilayah terdampak,” ujar dia.
Sebanyak 16 kabupaten di Sumbar tercatat terdampak bencana ini. Arry menjelaskan bahwa seluruh data yang disampaikan berasal dari posko terpadu yang setiap hari menerima laporan dari tim kabupaten dan kota.
“Update data akan terus bergerak karena laporan dari lapangan juga terus masuk. Kami mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Presiden dan sejumlah kementerian telah datang langsung serta menyalurkan bantuan yang sangat berarti bagi percepatan pemulihan,” pungkasnya. (*)
