TAHUN 2025 ini, Kota Payakumbuh akan memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di sebuah sudut Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh, disiapkan konter khusus berwarna putih yang telah selesai di poles.
Di balik sekat sebuah ornamen, sejumlah teknisi memasang perangkat komputer, jaringan internet, dan layar monitor besar yang akan menayangkan statistik laporan masyarakat Payakumbuh secara real time.
Konter itu bukan sekadar tambahan fasilitas semata. Karena dalam beberapa minggu ke depan, ia akan menjadi wadah bagi sebuah program baru yang digadang-gadang menjadi wajah keterbukaan pemerintah daerah.
“Lapor Dok Wako” adalah kanal aduan bersifat terpadu yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, masukan, hingga laporan darurat terkait sektor pemerintahan, pembangunan, layanan sosial, Kesehatan, dan lain sebagainya.
Pelayanan ini bisa diakses dengan dua cara, langsung datang ke MPP, atau melalui kanal digital yang dikelola oleh Diskominfo Kota Payakumbuh. Semuanya bermuara pada satu titik, mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan-persoalan publik yang selama ini kerap tidak transparan penyelesaiaanya di meja birokrasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh, Maizon Satria, menyebut “Lapor Dok Wako” diibaratkan sebagai jembatan silaturahmi antara masyarakat dan Pemko Payakumbuh.
“Layanan ini bertujuan agar pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Kita ingin menciptakan pelayanan prima, di mana setiap keluhan, sekecil apa pun, bisa diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti,” kata Maizon saat ditemui di MPP Payakumbuh, Selasa (24/11).
Ia kemudian membuka sebuah map berisi rancangan alur kerja layanan tersebut. Di dalamnya tercantum langkah-langkah penanganan aduan, mulai dari pencatatan keluhan oleh petugas MPP, verifikasi, pelimpahan ke dinas terkait, hingga progress penyelesaian yang dapat dipantau oleh masyarakat.
“Tidak ada lagi laporan berbuntut panjang atau tersendat. Karena sistemnya langsung menghubungkan keluhan dengan instansi yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.
Persoalan yang bisa diadukan lewat Lapor Dok. Wako sangat luas. Mulai dari jalan rusak, pencemaran lingkungan, konflik sosial, layanan kesehatan yang kurang maksimal, hingga persoalan pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dengan mempergunakan system pelayanan ini, masyarakat tak perlu bingung mencari pintu mana yang harus diketuk. Semuanya sudah terpusat dalam satu mekanisme, “Lapor Dok. Wako”.
