JAKARTA, METRO–8 Partai politik nonparlemen menyuarakan agar Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi 1 persen dari sekarang 4 persen. Melalui Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), mereka membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (SEKBER).
Permintaan ini disampaikan partai nonparlemen ini dalam rangka memperjuangkan suara rakyat. Adapaun kedelapan partai tersebut yakni Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwan memimpin pembacaan Deklarasi GKSR di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Sabtu (22/11).
“Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR,” kata Muqowwam.
Sementara, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, deklarasi ini dilakukan usai kedelapan partai menggelar beberapa pertemuan. Seluruhnya sepakat untuk mendorong PT diubah menjadi satu persen.
“Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang,” kata Said.
Dalam deklarasi ini juga diputuskan Ketua SEKBER GKSR dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Sementara posisi Sekjen dari Partai Buruh dan Bendahara Umum dari PPP.
Selain itu, GKSR memutuskan sejumlah poin dan isu utama untuk diperjuangkan empat tahun ke depan. GKSR tidak ingin suara rakyat terbuang karena beratnya syarat yang ditentukan konstitusi.
Isu utama yang akan diperjuangkan, pertama soal verifikasi Pemilu 2028. GKSR berpendapat, parpol di Parlemen cukup mendaftarkan diri. Untuk partai nonparlemen, cukup verifikasi administrasi, tak perlu verifikasai faktual. Sedangkan partai baru, perlu verifikasi administrasi dan faktual.
Kedua yakni Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi satu persen. Permintaan ini mengacu kepada tidak terakomodirnya 17 juta suara yang didapat oleh 10 partai nonparlemen.
“Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup 1 persen,” ucap Said.
