JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, mendesak Pertamina dan pemerintah pusat segera membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang secara khusus menangani penegakan hukum terhadap praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Desakan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (19/11).
Andre mengungkapkan, meski kuota BBM subsidi untuk Sumatra Barat (Sumbar) telah dinaikkan sebesar 15 persen pada November, antrean panjang di SPBU masih terus terjadi. Ia menilai persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan ulah mafia BBM yang menjalankan praktik penyelewengan di lapangan.
Menurut Andre, modus yang umum dilakukan para pelaku adalah menggunakan mobil-mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki besar, dikenal masyarakat sebagai ‘mobil lansir, untuk membeli BBM dalam jumlah ratusan liter.
“Pertamina sudah memblokir nomor-nomor polisi kendaraan itu. Dari laporan Sales Area Manager, sudah ada sekitar 3.500 nomor kendaraan yang diblokir di Sumatra Barat, dan hampir 400.000 secara nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR pada RDP yang dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajaran direksi lainnya.
Namun, Andre menilai pemblokiran nomor polisi saja tidak cukup. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku dan aktor yang membekingi aksi mafia BBM harus dilakukan secara tegas. “Ini tidak cukup. Harus ada penegakan hukum. Orangnya harus ditangkap, bukan hanya sopirnya, tapi juga oknum-oknum di belakangnya,” tegas Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini.
