JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, mendesak Pertamina dan pemerintah pusat segera membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang secara khusus menangani penegakan hukum terhadap praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Desakan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (19/11).
Andre mengungkapkan, meski kuota BBM subsidi untuk Sumatra Barat (Sumbar) telah dinaikkan sebesar 15 persen pada November, antrean panjang di SPBU masih terus terjadi. Ia menilai persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan ulah mafia BBM yang menjalankan praktik penyelewengan di lapangan.
Menurut Andre, modus yang umum dilakukan para pelaku adalah menggunakan mobil-mobil tua yang dimodifikasi dengan tangki besar, dikenal masyarakat sebagai ‘mobil lansir, untuk membeli BBM dalam jumlah ratusan liter.
“Pertamina sudah memblokir nomor-nomor polisi kendaraan itu. Dari laporan Sales Area Manager, sudah ada sekitar 3.500 nomor kendaraan yang diblokir di Sumatra Barat, dan hampir 400.000 secara nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR pada RDP yang dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajaran direksi lainnya.
Namun, Andre menilai pemblokiran nomor polisi saja tidak cukup. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku dan aktor yang membekingi aksi mafia BBM harus dilakukan secara tegas. “Ini tidak cukup. Harus ada penegakan hukum. Orangnya harus ditangkap, bukan hanya sopirnya, tapi juga oknum-oknum di belakangnya,” tegas Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini.
Untuk memperkuat pengawasan dan penindakan, Andre mengusulkan pembentukan satgas penegakan hukum yang melibatkan Pertamina, Kementerian ESDM, Kemendagri, kepolisian, serta unsur TNI seperti Polda dan Korem di daerah. Ia menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah untuk menindak siapa pun yang membekingi mafia BBM. “Ini yang disebut Pak Presiden Prabowo kebocoran itu. Presiden sudah bilang, siapa pun backing-nya, mau jenderal mana pun, tetap disikat,” ujar Andre.
Dalam kesempatan itu, Andre juga menyoroti persoalan infrastruktur penyimpanan BBM di Sumbar yang dinilainya rentan. Saat ini, daerah tersebut hanya mengandalkan satu storage di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Jika terjadi gangguan, suplai BBM harus dialihkan melalui jalur darat dari Pekanbaru atau Jambi.
Ia kembali meminta Pertamina mempercepat kajian dan realisasi pembangunan storage tambahan di wilayah Pasaman Barat, terutama di Air Bangis, untuk memastikan pasokan BBM bagi masyarakat lebih aman dan stabil. Pembangunan storage baru tersebut, kata Andre, akan mendukung pemerataan ekonomi dan memperkuat ketahanan energi di Sumatera Barat. (*)
