TANAHDATAR, METRO – DPRD Tanahdatar menggelar rapat paripurna dalam penyampaian keputusan tentang catatan strategis DPRD Kabupaten Tanahdatar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanahdatar 2018 dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, Jumat (26/4) di ruang sidang DPRD Pagaruyung. Kemudian dihadiri Wakil Ketua Saidani dan Irman serta dihadiri Bupati Irdinansyah Tarmizi, anggota DPRD serta kepala OPD dan Walinagari se Tanahdatar.
Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan, penyampaian berdasarkan pembahasan pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Tanah Datar.
“Perumusan catatan strategis DPRD terhadap LKPj dilaksanakan sehari, berdasarkan hasil Pansus I bidang Pemerintahan dan Kesra, pansus II bidang perekonomian dan keuangan dan Pansus III bidang pembangunan, barang dan jasa yang merupakan hasil pembahasan di beberapa kali sidang pada 21 -25 April 2019,” ujar Anton.
Anton menambahkan, rumusan ini merupakan bahan bagi DPRD dalam pengambilan dan penetapan keputusan. Pansus telah menghasilkan beberapa catatan strategis berupa kritisi, catatan, saran dan masukan terhadap program/kegiatan dari Pemda yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2018 oleh masing-masing OPD.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Saidani menyampaikan laporan tim perumus mengungkapkan, penyampaian LKPj oleh Kepala Daerah merupakan kewajiban sesuai PP nomor 3 Tahun 2007 sesuai amanat PP Nomor 3 tahun 2007, LKPj dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu melakukan perubahan secara efektif dan efesien, dan DPRD mempunyai tugas dan fungsi memberikan pandangan, masukan, saran dan langkah-langkah strategis di masa datang.
Saidani menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dan berbagai urusan pemerintah lainnya.
Terkait Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 rencana anggaran Rp129,247 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp115,914 miliar atau 89 persen.
”Sekaitan itu kami rekomendasikan Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk memperhatikan penurunan penerimaan ini agar tidak terjadi lagi,” ujar Saidani.
Ditambahkan Saidani, pada urusan ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yaitu OPD Satpol PP dan Damkar dengan tugas pokok yaitu melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda dan Perbup.
Di akhir penyampaian hasil perumusan, Saidani berharap kepada Bupati Tanahdatar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti saran, masukan dan kritik yang tertuang dalam laporan tim perumus DPRD Tanahdatar. Sebanyak 10 halaman dengan kesimpulan masih terdapatnya perencanaan program atau kegitan yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pemborosan anggaran daerah terbukti dengan tingginya persentasi silpa berkisar 10 persen dan DPRD mendukung untuk mengevaluasi jajaran OPD mulai dari eselon II sampai ke jajaran terbawah.
Bupati Tanahatar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan, apa yang disampaikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD tadi merupakan rekomendasi untuk perbaikan pembangunan ke depan. Kepada setiap OPD untuk dipelajari dan segera mungkin menindaklanjuti saran, kritik dan masukan dari DPRD dan dilaporkan kepada bupati. (ant)
