SOLOK, METRO–Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra menegaskan bahwa ketersediaan data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi yang maju lanjutnya, harus dimulai dari data yang kuat.
“Data adalah fondasi kebijakan, perencanaan, dan evaluasi,” ujarnya.
Hal ini disampaikan Ramadhani saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) ke-III Kota Solok.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan BPS dalam membangun ekosistem data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).
Pada kesempatan itu, dia juga memaparkan kondisi perekonomian Kota Solok tahun 2024. Jumlah penduduk Kota Solok tercatat sebanyak 79.459 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,05 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Solok mencapai Rp5,561 triliun, meningkat Rp299,06 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp69,99 juta.
Struktur perekonomian Kota Solok dalam lima tahun terakhir jelasnya, didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran (25,77%), Transportasi dan Pergudangan (14,71%), serta Konstruksi (13,53%). Meskipun dikenal sebagai daerah penghasil beras, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 4,97 persen terhadap total PDRB.
Pertumbuhan ekonomi Kota Solok tahun 2024 mencapai 4,55 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,19 persen. Seluruh 17 kategori lapangan usaha tercatat mengalami pertumbuhan positif.
Wali Kota Solok juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan menyediakan data dasar menyeluruh terkait kegiatan ekonomi nasional dan daerah sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Ia menegaskan, SE2026 akan menghasilkan data komprehensif tanpa mengungkap identitas pelaku usaha, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sejalan dengan pelaksanaan Satu Data Indonesia, BPS Kota Solok kembali melaksanakan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS). Tahun ini, dua perangkat daerah yang menjadi sasaran pembinaan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pertanian dan Pangan. Keduanya akan mewakili Kota Solok dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada tahun 2026,” tegasnya. (vko)
