SOLOK, METRO – Kemiskinan masih menjadi persoalan klasik bagi pemerintah daerah. Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kota (Pemko) Solok terus melirik program pemerintah pusat.
Wali Kota Solok, Zul Elfian mengatakan, pemko berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, penyaluran zakat sebagai modal usaha dan beasiswa serta memberikan bantuan perbaikan rumah sehingga layak huni, juga menjadi harapan dalam menekan angka kemiskinan di Kota Solok.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menurut Zul Elfian, pada 2018 indeks angka kemiskinan di Kota Solok turun 0,36 persen dari angka kemiskinan pada 2017 sebesar 3,66 persen menjadi 3,30 pada 2018. “Alhamdulillah dari tahun ke tahun BPS merilis data kemiskinan daerah yang terus menurun. Pada 2017 angka kemiskinan Solok turun menjadi 3,66 persen dari 2016 yang mencapai 3,86 persen,” ungkap Zul Elfian.
Diakui Zul Elfian kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian paling besar. Dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, pemerintah daerah berusaha agar kinerja dalam program pengentasan kemiskinan semakin menurun.
Ia menjelaskan, dalam penanggulangan persoalan kemiskinan, Pemko Solok berupaya mendapatkan angka yang jelas. Dan melalui Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), juga memiliki data keluarga miskin yang bersumber dari hasil verifikasi dan validasi langsung ke lapangan terhadap data “by name by address”.
Melalui program bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), diakui Zul Elfian juga membantu pemerintah daerah untuk menujudkan kehidupan masyarakat yang layak.
“Program bedah rumah ini untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam mewujudkan impiannya memiliki rumah layak huni,” jelasnya.
Zul Elfian mengungkapkan, dari data yang ada, sebanyak 162 unit rumah warga kurang mampu akan dibedah yang tersebar di empat kelurahan. Diantaranya, Kelurahan Aro IV Korong, Pasar Pandan Airmati (PPA), serta Kampung Jawa, masing-masing sebanyak 40 rumah, dan Kelurahan Laing 42 rumah.
Sementara pada tahun 2018, program RTLH terealisasi sebanyak 109 unit dari 112 unit rumah yang ditargetkan. Lantaran warga yang mendapatkan bantuan tidak sanggup membayar upah pekerja.
“Sistem bantuan bedah rumah yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya 100 persen. Tahun lalu pemerintah hanya membelikan material bangunan saja senilai Rp15 juta, sedangkan upah tukang ditanggung oleh penerima bantuan,” katanya. (vko)
