JAKARTA, METRO–Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Erick Thohir, kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap persoalan dualisme kepengurusan di sejumlah federasi cabang olahraga nasional. Ia menuntut agar Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) segera menuntaskan persoalan tersebut sebelum pergantian tahun 2025.
Saat ini, setidaknya ada empat cabang olahraga (cabor) yang menghadapi dualisme kepengurusan, yakni tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw. Bahkan, untuk tenis meja, tercatat ada tiga kubu kepengurusan yang saling klaim. Kondisi ini membuat para atlet menjadi korban, karena tak bisa tampil membela Indonesia di ajang-ajang internasional akibat tidak adanya kejelasan organisasi resmi yang diakui dunia.
“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya, kita bisa bicara mengenai arah PON, SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade,” tegas Erick Thohir dalam keterangan resminya, Selasa (4/11).
Erick Thohir menegaskan, pemerintah memberikan batas waktu maksimal tiga bulan bagi KOI dan KONI untuk menyelesaikan konflik internal tersebut. Surat resmi telah dikirimkan Menpora kepada Ketua Umum KOI dan KONI sejak 1 Oktober 2025. Itu berarti, tenggat waktu penyelesaian akan berakhir pada akhir Desember 2025.
“KOI dan KONI harus mengambil peran strategis untuk berembuk dan menyelesaikan sengketa kepengurusan empat cabor tersebut melalui musyawarah dan mufakat, sesuai Undang-Undang Keolahragaan,” ujar Erick.
Jika sampai batas waktu itu masalah tak kunjung tuntas, Kemenpora akan turun tangan langsung.
“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa ini. Jika sampai akhir tahun tidak juga beres, maka Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet serta prestasi olahraga Indonesia,” tegasnya.
Dualisme kepengurusan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dinilai telah merugikan banyak pihak, terutama para atlet yang kehilangan kesempatan tampil di kancah internasional. Erick menilai, persoalan ini tidak hanya soal perebutan jabatan, tetapi juga menyangkut masa depan olahraga Indonesia.
“Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Saya ingatkan kepada semua pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing demi kejayaan olahraga nasional,” ujar Erick dengan nada tegas.
Selain memberi ultimatum, Erick juga mengajak seluruh organisasi olahraga melakukan introspeksi dan pembenahan tata kelola internal. Menurutnya, langkah itu penting agar dunia olahraga Indonesia dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi.
“Kami di Kemenpora sudah melakukan introspeksi dengan memperbaiki tata kelola internal. Sekarang waktunya KOI, KONI, dan pengurus federasi olahraga juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian masalah harus dilakukan dengan semangat persatuan.
“Duduklah bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa dan negara,” tambah Erick.
Kini, setelah sebulan berlalu sejak surat tersebut dikirim, KOI dan KONI hanya memiliki waktu dua bulan tersisa untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut itu. Erick menegaskan, tidak akan ada lagi kompromi atau perpanjangan waktu.
“Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Kita harus belajar menegakkan aturan dan disiplin dalam tata kelola olahraga nasional. Kalau tidak, prestasi tidak akan pernah berkembang,” tegasnya. (jpg)
