PADANG, METRO–Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) kembali mengalami inflasi pada Oktober 2025. Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi secara umum tercatat sebesar 0,40% (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sumbar, M Abdul Majid Ikram mengatakan, pemicu utama terjadi inflasi disebabkan harga cabai merah dan emas. Dua komoditas ini menjadi motor utama lonjakan inflasi bulan lalu.
“Kenaikan harga cabai merah ini dipengaruhi oleh terbatasnya produksi lokal serta kelangkaan pasokan dari luar provinsi. Sementara itu, peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global. Di sisi lain, laju inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, khususnya bawang merah,” ucapnya, Selasa (4/11).
Dijelaskan Abdul Majid, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatatkan inflasi 0,47 persen (mtm) dengan andil 0,16 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga cabai merah, ikan cakalang/ikan sisik, dan daging ayam ras.
“Cabai merah naik 21,76 persen (mtm) dampak terbatasnya pasokan dari sentra produksi lokal Sumbar maupun daerah sekitar, seperti Sumatera Utara dan Aceh karena musim kering yang terjadi pada masa tanam. Peningkatan harga ikan cakalang disebabkan oleh hasil tangkapan yang terbatas akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung,” ucap Majid.
Sementara itu, kata Abdul Majid, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya harga pakan ternak. Di sisi lain, harga bawang merah turun 20,58 persen (mtm) sejalan dengan membaiknya produksi lokal dan stabilnya pasokan dari sentra nasional.
“Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 3,98 persen (mtm) dengan andil 0,21 persen yang didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan sebesar 13,99 persen (mtm) sejalan dengan penguatan harga emas global. Pemangkasan suku bunga The Fed dan instabilitas kondisi geopolitik menjadi penyebab penguatan harga emas,” tuturnya.
Abdul Majid menambahkan, secara spasial, hampir seluruh kabupaten/kota pencatat indeks harga konsumen (IHK) di Sumbar mengalami inflasi, kecuali Kabupaten Dharmasraya. Kota Padang mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm), Kabupaten Pasaman Barat 0,41 persen (mtm), dan Kota Bukittinggi 0,16 persen (mtm). Sementara, Kabupaten Dharmasraya mencatatkan deflasi 0,20 persen (mtm). Secara kumulatif, perkembangan harga di Provinsi Sumbar hingga Oktober 2025 sebesar 3,87 persen (ytd), melampaui batas atas sasaran inflasi 2,51 persen.
“Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar perlu penguatan strategi stabilisasi harga pangan agar tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran. Yang perlu dilakukan yakni menjaga kecukupan pasokan di masing-masing daerah, salah satunya dengan memperkuat kerjasama antar daerah. Intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) kepada masyarakat konsumen di seluruh kabupaten/kota di lokasi yang tepat sasaran dengan menjual komoditas pemicu inflasi, terutama cabai merah,” tutur Abdul Majid.
Strategi selanjutnya, kata Abdul Majid, memperkuat komunikasi publik yang efektif melalui penyebaran informasi jadwal pasar murah/GPM se-Sumatera Barat melalui media cetak,online, dan media sosial. Memperkuat koordinasi pengendalian inflasi antar instansi melalui penyelenggaraan rapat koordinasi TPID yang lebih intensif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan sinergi berbagai pihak yang terus diperkuat, TPID Sumatera Barat optimis program pengendalian inflasi pangan akan berjalan efektif. Komitmen ini akan terus dijaga untuk memastikan inflasi Sumbar tetap terkendali dalam rentang 2,51 persen (yoy) pada keseluruhan tahun 2025,” tutupnya. (rgr)
