AIA PACAH, METRO–Anggota DPRD Kota Padang sekaligus Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, menyoroti meningkatnya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang. Ia menilai fenomena ini perlu disikapi serius karena menyangkut ketahanan keluarga dan keteladanan ASN di tengah masyarakat.
“Ini bukan sekadar urusan pribadi. ASN itu panutan di lingkungan sosialnya. Kalau kasus perceraian meningkat, berarti ada yang tidak beres dalam pembinaan rohani dan mental ASN kita,” kata Mulyadi, Kamis (30/10).
Sepanjang 2025, tercatat 15 kasus perceraian ASN di Padang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 11 kasus. Sebagian besar pengajuan berasal dari ASN perempuan, terutama tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pegawai teknis.
Menurut Mulyadi, program pembinaan seperti “Tepuk Sakinah” yang digagas pemerintah belum cukup efektif menekan angka perceraian.
Tepuk Sakinah diketahui digagas Kementerian Agama (Kemenag) melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk para calon pengantin. Inisiatif ini bertujuan menjadikan materi bimbingan pernikahan lebih ringan dan mudah dipahami, terutama bagi generasi Z, melalui gerakan sederhana yang berisi pesan-pesan penting untuk membangun keluarga sakinah
“Program seperti itu bagus untuk sosialisasi, tapi jangan berhenti di tepuk tangan dan jargon. Harus ada pembinaan nyata, pendampingan psikologis, dan penguatan nilai agama,” tegasnya.
Mulyadi juga mendorong BKPSDM bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih aktif melakukan konseling keluarga ASN sebelum masalah berujung pada perceraian.
“Kalau pemerintah hanya bergerak setelah perceraian terjadi, itu terlambat. Harus ada langkah pencegahan sejak awal,” ujarnya. (*)
