POLIKO, METRO –Pemko Payakumbuh terus memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) berbasis digital. Langkah ini ditandai dengan digelarnya Sosialisasi Penyusunan dan Penginputan Anjab dan ABK yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kinerja.
Wali Kota Payakumbuh melalui Staf Ahli Wali Kota Irwan Suwandi mengatakan, dinamika global saat ini menuntut pemerintah daerah untuk adaptif terhadap perubahan dan lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan publik. “Kita dihadapkan pada tantangan regional, nasional, hingga internasional yang menuntut pemerintahan berjalan efisien, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” kata Irwan saat membuka kegiatan tersebut, Selasa (28/10).
Menurut Irwan, penerapan Anjab dan ABK merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap ASN bekerja sesuai kompetensi dan tanggung jawab jabatannya.
Analisis jabatan bukan menilai individu, tetapi menganalisis karakteristik setiap posisi berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan. “Dengan analisis jabatan yang tepat, kita bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini penting agar organisasi berjalan efisien dan pelayanan publik lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, hasil penyusunan Anjab dan ABK juga akan diinput ke dalam aplikasi SIMONA Kementerian Dalam Negeri, yang menjadi salah satu syarat administrasi dalam persetujuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Irwan menyebutkan, penerapan sistem ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi digital yang bertujuan meningkatkan akurasi data kepegawaian dan transparansi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemko Payakumbuh.
“Profesionalisme ASN tidak bisa terwujud secara instan. Dibutuhkan proses panjang mulai dari rekrutmen yang benar hingga peningkatan kinerja dan prestasi kerja,” ujarnya.
Ia menilai, masih adanya kesenjangan antara kompetensi ASN dengan jabatan yang diduduki menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya kinerja birokrasi. Oleh karena itu, penyusunan Anjab dan ABK diharapkan bisa menjadi instrumen untuk meminimalkan kesenjangan tersebut.
“Kegiatan ini penting agar kita dapat mengelola formasi ASN secara rasional, sekaligus memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab di setiap perangkat daerah,” katanya.
Irwan berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan serius agar hasilnya bisa diimplementasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Mari jadikan kegiatan ini sebagai pedoman dalam menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Payakumbuh menargetkan seluruh perangkat daerah dapat segera menuntaskan proses penginputan data Anjab dan ABK ke aplikasi SIMONA. “Kita berharap, langkah ini bisa mewujudkan komitmen daerah dalam membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan berbasis data digital,” pungkasnya. (uus)
