ADA dua cara praktis mengukur prestasi olahraga sebuah daerah ditingkat nasional. Pertama, capaian medali disebuah iven. Kedua, peringkat diiven tersebut. Dari dua alat ukur tersebut, raihan medali adalah capaian riil, sedangkan peringkat hanyalah menyertai capaian riil yang dipengaruhi keadaan.
Ada kalanya capaian riil naik, tapi peringkat turun. Sebaliknya, capaian riil turun, peringkat naik. Hal ini disebabkan banyak faktor, terutama karena penambahan atau pengurangan cabang atau kelas yang dipertandingkan.
PON Beladiri, di Kudus, Jawa Tengah, Oktober 2025, baru saja berakhir. Capaiannya bisa jadi dasar hitungan prestasi Sumbar ke depan. Sumbar membawa pulang 7 emas, 9 perak, 9 perunggu. Dibandingkan iven serupa di Bogor, tahun 2023, terjadi penurunan medali. Ketika itu 7 emas, 12 perak, 20 perunggu. Peringkat naik, dari sembilan ke delapan.
Capaian ini bisa dijadikan sebagai alarm. Logikanya sederhana. Total medali yang diperoleh, 25 keping. Hal ini berarti, ada 25 petarung yang sampai ke semifinal. Iven sebelumnya, 39 petarung. Angka ini menunjukkan, ada 14 petarung berprestasi di Bogor, tersandung sebelum sampai di semifinal, atau mungkin tidak dikirim.
Sebuah hitung umum, tujuh emas yang sudah diraih di PON Beladiri harus bisa dipertahankan di Kejurnas Pra PON, kemudian di PON 2028. Sembilan perak, mestinya ada yang bisa “diubah” menjadi emas. Begitupun dengan sembilan perunggu, sebisanya diubah pula, minimal menjadi perak. Itulah namanya peningkatan prestasi. Tidak turun dari 7 emas, 12 perak, 20 perunggu menjadi 7 emas, 9 perak, 9 perunggu.
Terlepas dari turunnya pencapaian, sejak sekarang semua Cabor beladiri harus introspeksi diri. Berbenah memperbaiki dan mempersiapkan diri agar di puncak olahraga nasional nanti, capaiannya benar-benar maksimal.
Raihan medali dari cabang beladiri ditambah cabang permainan dan Cabor terukur, akan menjadi pundi-pundi Sumatera Barat untuk PON mendatang. Jangan sampai, setelah PON Beladiri, semuanya selesai pula. Baru kemudian berbenah ketika akan ada ivent lagi.
Catatan prestasi di PON Aceh-Sumut, setidaknya menjadi introspeksi diri. Tujuh emas, 12 perak, 20 perunggu di PON Beladiri Bogor, tidak berbanding lurus dengan capaian di PON 2024. Sumbar hanya membawa pulang 5 emas, 14 perak, 30 perunggu. Jumlah itu hanya 3 emas, 6 perak, 13 perunggu disumbangkan dari Cabor beladiri, padahal modalnya sudah 7 emas, 12 perak, 20 perunggu. Capaian di PON Aceh-Sumut mengalami turbulensi dibandingkan dengan capaian PON Beladiri di Bogor, 2023.
Melihat semangat Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus, yang sejak masa “kampanye” menuju kursi “KONI Sumbar 1” meyakinkan diri didukung penuh Pemprov Sumbar, capaian di Kudus adalah tantangan. Setidaknya, 7 emas di Kudus menjadi modal dasar untuk ke PON di NTB. Jika perlu di atas raihan tersebut, sebab masih banyak cabang lain di luar beladiri.
Sumbar pernah berprestasi hebat di atletik, sepak takraw, tinju, gulat, bina raga, angkat berat, renang, tinju, terbang layang, dan lain-lain. Kalau jauh lagi ke belakang, 1980-an, ada juga dayung. Cabang perorangan sangatlah seksi untuk dibina. Dari cabang perorangan, Yosita Hapsari menyumbangkan tiga emas sekaligus di PON 2012. Iwan Samurai, atlet binaraga, konsisten mempersembahkan emas dibeberapa PON. Pembinaannya tentu saja tidak bermaksud mengabaikan cabang beregu atau tim.
Terhadap semua persoalan, setidaknya ada beberapa hal yang mesti disikapi KONI Sumbar dengan segera.
Pertama, memastikan agar semua Cabor beladiri langsung mengawal para kesatrianya untuk meningkatkan pelatihan dan pembinaan, tentu saja disertai bekal memadai.
Kedua, bergandengan tangan dengan Pengprov Cabor mempersiapkan diri menghadapi Porwil atau Kejurnas Pra PON. Jangan sampai terlambat, sehingga setelah cakak baru takana silek. Termasuk menggelar latihan bersama antar cabang.
Tak ada salahnya dilakukan klasifikasi. Ketika Syahrial Bakhtiar menjadi Ketua KONI Sumbar, Ia membedakan kelompok atlet, sehingga ada fokus tertentu. Ada kategori Super Perioritas, Prioritas, Harapan. Jenjang ini memungkinkan atlet terpacu meningkatkan kualitas diri sebelum tampil di Porwil, Kejurnas Pra PON atau PON. Klasifikasi tersebut berpengaruh dengan alokasi dana pembinaan yang diberikan.
Ketiga, memastikan Porprov berlangsung setiap dua tahun sekali, sehingga selama kepengurusan sekarang, ada dua kali gelaran.
Sang juara Porprov memang tak ada jaminan langsung ke Porwil, Kejurnas Pra PON, atau PON, tapi ajang tersebut menjadi masa untuk menguji kematangan dan memperbanyak jam terbang, sehingga atlet benar-benar siap.
Ke-empat, mengawal agar atlet Sumbar tidak lagi eksodus karena tidak diperhatikan kebutuhan dasarnya.
Dari rangkaian peristiwa yang terjadi, sangat panjang deretan nama-nama atlet Sumbar yang pindah ke daerah lain karena tidak ada perhatian serius untuk masa depan mereka. Biasanya hal ini terjadi jelang atau sesudah PON.
Masih segar dalam ingatan, ditahun 1980-an, Nurhayati bersaudara pindah ke Yogjakarta. Jelang PON 1993, sejumlah lifter Sumatera Barat pindah ke Jawa Tengah, padahal di PON sebelumnya, mereka mendulang emas dalam jumlah besar untuk Sumbar.
Pasca-PON di Riau, Yosita Hapsari pindah ke Jawa Timur. Mela Eka Rahayu pindah ke DKI Jakarta untuk angkat berat.
Jelang PON di Aceh – Sumut lebih banyak. Peboling langganan emas Sumbar, pindah ke Aceh. Pesilat Suci Wulandari pilih bela DKI Jakarta. Menyumbangkan medali perak. Fauma Depril Jumra, dari Dasa Lomba, mempersembahkan emas untuk Aceh. Wahyudi mempersembahkan dua emas untuk DKI Jakarta. Ia juga memecah rekor PON di nomor 1500 meter putra. Aprilia Kartika, menyumbang satu emas dan sekeping medali perak.
Kelima, mengikat atlet berprestasi dengan jaminan pekerjaan adalah sebuah keharusan. Jangan mereka dibutuhkan saat berprestasi diusia emasnya saja, setelah itu kehidupan mereka diabaikan.
Sangat banyak atlet berprestasi yang menderita diusia lanjut. Hal ini disebabkan, selama ini mereka hanya fokus berprestasi, sehingga terlupakan masa depanya, setelah tak lagi berprestasi, KONI dan pemerintah daerah tidak pula peduli.
Galatama Semen Padang, diera 1980-an hingga 1990-an, bisa dijadikan contoh nyata. Ketika itu tak ada istilah kontrak permusim seperti sekarang, tetapi pemain diikat dengan jaminan pekerjaan. Tugasnya berlatih, main bola dan bertanding.
Tak mengherankan, banyak diantaranya yang membela Semen Padang FC sejak awal main sampai pensiun. Ada yang main 10 hingga 15 tahun, kemudian menjadi pelatih di SPFC. Setelah tak sanggup lagi, baru masuk ke perusahaan sampai usia pensiun. Banyak juga diantara mereka yang mendapat kepercayaan menempati sejumlah jabatan.
Ada pula diantara mereka yang pernah dipinjamkan ke PSP Padang, saat Pandeka Minang, terseok-seok di Divisi I (setera Liga 2 saat ini). PSP Padang terdepak dari Divisi Utama Perserikatan (setara Super League, atau Liga 1 sekarang), tahun 1986, kemudian sejumlah pemain galatama Semen Padang dipinjamkan untuk mengembalikan PSP ke Divisi Utama, tahun 1995.
Hal logis dalam kehidupan seorang atlet, jika mereka sudah memiliki pekerjaan tetap, maka akan fokus dalam berlatih atau melatih, sehingga bisa mempersiapkan regenerasinya. Tidak seperti nan teralah, berlatih berlatih saja, bertanding, lalu dapat emas untuk Sumbar, dipuji sebentar, menunggu pencairan bonus seperti menunggu laki pulang maliang pula, setelah itu mereka mengakeh lagi untuk hidupnya bersama keluarga.
Kalau KONI Sumbar sekarang tak bisa berbuat lebih, tidak mampu melakukan reformasi dalam mengawal dan memperlakukan atlet berprestasi, berarti tak ada langkah maju. Sama saja dengan periode-periode yang telah berlalu, hanya sekadar menjalankan rutinitas sebagai pemegang otoritas keolahragaan di daerah. Disitulah kegagalannya!
Rasanya tidak perlu pula ditunjukajari, dimana atlet berprestasi tersebut dipekerjakan, bukankah kepengurusan sekarang sudah sejalan dengan pemerintah daerah? Tidak seperti kepengurusan terakhir, yang sudah menjadi rahasia umum dan bagalanggang di mato rang rami.
Selama ini, terkesan sangat sulit mengangkat atlet berprestasi menjadi ASN, pegawai BUMD atau BUMN di Sumbar, sementara di daerah lain mudah saja. Apakah karena regulasi? Kalau karena regulasi, tentu daerah lain tak bisa pula. Atau mungkin karena pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan KONI tak peduli?
Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi KONI dan pemerintah. Ditunggu lakek tangannya!, hanya itu yang ditunggu atlet dan pecinta olahraga di Sumatera Barat.*
