METRO PADANG

Gubernur Minta Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Rampung 2 Bulan

0
×

Gubernur Minta Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Rampung 2 Bulan

Sebarkan artikel ini
PEMBEBASAN LAHAN DIKEBUT— Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, memimpin rapat koordinasi untuk mempercepat proses pembebasan lahan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Rabu (29/10).

SUDIRMAN, METRO–Pemprov Sumbar bersama seluruh pihak terkait ber­komit­men mempercepat proses pem­bebasan lahan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koor­dinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Ruang Rapat Is­tana Gubernuran, Rabu (29/10).

Dalam rapat tersebut, seluruh peserta sepakat untuk menun­taskan proses pembebasan lahan dalam waktu dua bulan ke depan, agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.

Rapat tersebut di­ha­diri oleh Kepala Kantor Wila­yah Badan Per­ta­na­han Na­sio­nal (BPN) Sumbar, Teddi Guspriadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Na­sio­nal (BPJN) Sum­bar, Elsa Putra Friandi, Asisten Eko­nomi dan Pem­bangu­nan Set­daprov Sumbar, Adib Alfikri, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Ka­­wasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim­tan) Sumbar, Ahdiarsyah.

Turut hadir juga per­wakilan Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sela­ku pelaksana proyek, Pe­me­rintah Kota Padang dan para niniak mamak dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan.

Gubernur Mahyeldi me­­ngatakan, seluruh pihak telah menyepakati agar pembebasan lahan dapat diselesaikan secepatnya, paling lambat Desember 2025.

“Kita sepakat untuk me­­nuntaskan pembeba­san lahan Flyover Sitinjau Lauik ini secepat mungkin. Insya Allah pada bulan November atau paling lam­­bat Desember sudah se­lesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” ujar Mahyeldi.

Gubernur juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar proses pembebasan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Karena itu, saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan niniak mamak agar terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Senin (27/10), Gubernur Mah­yeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemen­ko Infraswil telah meninjau lang­sung lokasi pem­bangu­nan Flyover Sitinjau Lauik. Dari hasil peninjauan, diketahui pengerjaan fisik belum dapat dimulai karena pembebasan lahan masih belum rampung.

Proyek Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan pro­yek strategis nasional (PSN) yang ditujukan untuk mengatasi masalah kema­cetan dan risiko kecelakaan di jalur ekstrem Pa­dang–Solok.

Total investasi proyek ini mencapai Rp2,8 triliun, dengan tambahan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp562 miliar, dan membutuhkan lahan seluas 18,7 hektare. (fan)