AGAM, METRO–Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com, memaparkan berbagai inovasi dan strategi Pemerintah Kabupaten Agam dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di hadapan tim penilai Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Selasa (7/10), di Kantor Komisi Informasi Sumbar, Padang.
Dalam kesempatan itu, Wabup Iqbal didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti, S.Sos., M.Si., mewakili Pemkab Agam pada tahap presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Wabup Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami ingin masyarakat tahu dan mudah mengakses apa saja yang dilakukan pemerintah. Informasi publik itu hak masyarakat, dan kami pastikan bisa diakses dengan mudah dan cepat,” ujar Wabup Iqbal.
Sejak dibentuk pada tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Agam terus memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas SDM, dan menghadirkan berbagai inovasi berbasis digital.
Melalui website resmi PPID (ppid.agamkab.go.id), masyarakat dapat mengakses berbagai informasi publik, mulai dari dokumen perencanaan, laporan keuangan, hingga data pembangunan daerah. Website ini juga telah dilengkapi fitur ramah disabilitas serta terintegrasi dengan portal utama Pemkab Agam, sehingga memudahkan publik dalam memperoleh data secara transparan dan efisien.
Dalam presentasinya, Wabup juga memperkenalkan inovasi unggulan KIPER (Keterbukaan Informasi Elektronik), yang berhasil meraih peringkat ketiga dari 339 inovasi daerah di Kabupaten Agam tahun 2025.
Inovasi KIPER dinilai memperkuat peran PPID dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, efisien, dan transparan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Wabup Iqbal menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal penyediaan data, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keterbukaan ini bukan hanya soal data, tapi soal kepercayaan. Pemerintah yang terbuka akan melahirkan masyarakat yang percaya dan ikut terlibat dalam pembangunan,” tegasnya.
